Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayatisaat mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI. Foto: Jaka/rni

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, masih tingginya angka kasus stunting sebesar 22 persen di Provinsi Riau harus segera diupayakan untuk penyelesaiannya dengan lebih meningkatkan koordinasi lintas sektoral, baik itu antar Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Pasalnya, tidak mungkin hanya mengandalkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang anggarannya terbatas, sedangkan banyak anggaran yang ada di kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Kementerian Sosial yang diperuntukkan untuk stunting.

“Menurut saya, karena anggaran stunting itu banyak dan tersebar juga di lintas kementerian/lembaga, maka perlu dikoordinasikan supaya programnya juga bisa maksimal dalam membantu Provinsi Riau untuk dapat segera mengatasi angka stunting yang ada di pekanbaru dan juga provinsi-provinsi yang lain,” ujar Mufida, sapaan akrab Kurniasih Mufidayati saat mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Senin (19/4/2022).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dalam pengentasan stunting tersebut, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah perhatian terhadap kader-kader pendamping yang memang bekerja secara real dari rumah ke rumah untuk memberikan penyuluhan serta edukasi terhadap penyadaran pentingnya untuk memperhatikan gizi anak dan hal-hal yang perlu dicegah supaya tidak terjadi kelahiran anak stunting.

"Temen-teman kita dari tim pendamping keluarga dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) harus selalu diperhatikan kesejahteraannya, karena bagaimanapun mereka sebagai ujung tombak yang berjuang di lapangan. Bagaimana mereka mengedukasi pencegahan agar anak tidak terkena stunting maupun cara mengatasi anak-anak yang terkena stunting dengan cara meningkatkan kesehatan dan gizinya,” pesan Mufida.

Selain itu, legislator dapil Jakarta I ini menyatakan, program yang telah dan yang akan dilakukan oleh BKKBN Pusat maupun daerah ini patut diapresiasi. Tetapi ke depan, memang harus ada terobosan-terobosan dengan segala upaya secara maksimal untuk membuat program-program yang bisa langsung menyentuh kepada  keluarga yang memliki anak stunting. Kemudian juga, kepada calon ibu yang sedang hamil harus diberikan edukasi secara intensif agar bayinya sehat, tidak terkena stunting ketika lahir nanti. (jk/sf)