Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengadakan Workshop dengan tema, Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI Terhadap Pengelolaan APBN di Provinsi Bali, membahas penguatan dan mengembangkan fungsi DPR sebagai fungsi pengawasan.

    Tim dipimpin wakil ketua BURT, Indrawati Sukadis (F-PD) dengan anggota, Maimara Tando, Agung Budi Santoso, Heriyanto, Usmawarnie Pieter, A.P.A Timo Pangerang, Lucy Kurniasari, Ferrari Romawi, Muslim dan Bahrum Daido (F-PD), Josef A. Nae Soi,  Riswan Tony, Eldi Suwandi, Hernani Hurustiati, Oelfah A. Syahrullah, Gandung Pardiman, Adi Sukemi, dan Zulfadli (F-PG). Mangara M. Siahaan, Djuwarto, Sadarestuwati, Indah Kurnia, I Made Urip, I Gusti Agung Rai Wirajaya (F-PDIP), Hermanto, Refrizal, dan Nabiel Al Musawa (F-PKS), Amran (F-PAN), Irna Narulita (F-PPP), Otong Abdurahman dan Dedi Wahidi (F-PKB).

Ketua tim Workshop BURT, Indrawati Sukandis menyampaikan kesimpulan yang dihasilkan dari Workshop tersebut yaitu, perlu disusunnya mekanisme “Standar Operating Procedure” atau SOP yang akan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR terhadap pengelolaan APBN.

Indrawati memaparkan penguatan fungsi pengawasan tersebut mencakup, pengembangan pola fungsi pengawasan, penguatan strategi, infrastruktur dengan membangun data base, dan penguatan anggaran untuk melakukan fungsi pengawasan.

“Sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD kewenangan Komisi dalam melakukan fungsi pengawasan perlu diperkuat. Untuk itu perlu dilakukan workshop lanjutan dalam rangka memperkuat kewenangan DPR RI secara kelembagaan, sehingga mampu melakukan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pengelolaan APBN,” ujar Indrawati Sukadis.

Pakar Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Anggito Abimanyu mengatakan, adanya catatan bagi DPR dalam mengembangkan citra untuk melakukan perbaikan, seperti mekanisme dalam menjalankan fungsinya bersama dengan  pemerintah.

“Suatu catatan bersama bagi DPR dalam mengembangkan citra, untuk melakukan perbaikan seperti dari mekanisme DPR dalam menjalankan fungsinya, serta adanya kesadaran untuk memperbaiki dari dalam diri, maka melalui workshop ini adalah suatu upaya mengajak orang luar untuk memperbaiki DPR itu sendiri,” jelas Anggito Abimanyu. (Don.Tvp)