Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI  Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dalam tinjauannya, Felly melihat langsung kondisi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan pelayanan RSUD. Ia sangat menyayangkan kondisi bangunannya dan menilai bahwa lahan yang begitu luas, seharusnya dapat ditata dengan baik. Penataan ini perlu dilakukan guna meningkatkan pelayanan RSUD agar lebih maksimal.

“Pertama, saya mendengar banyak keluhan dari SDM di dalamnya, maka sebaiknya SDM perlu ditambah lagi ke depannya. Sementara yang kita lihat lainnya, kondisi bangunan inikan merupakan bangunan lama ya, memang lahannya begitu luas, sehingga model bangunannya tersebar. Terus saya berpikir, bagaimana bisa menciptakan pelayanan yang maksimal? Masukan dari saya, perlu dibuat perencanaan pembangunan yang lebih tepat, serta penambahan fasilitas lift, sehingga bisa menjadi perhitungan dokter untuk pelayanan kepada pasien,” tutur Felly usai peninjauan RSUD Doris Sylvanus, di Palangka Raya, Kalteng, Senin (18/4/2022). Tim Kunker disambut Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Yayu Indriaty beserta jajaran.

Felly mengatakan penambahan fasilitas ini perlu dipikirkan lebih serius lagi. Melihat rencana RSUD yang akan meningkatkan fokus penanganan pada penyakit jantung, kanker dan stroke untuk jangka panjangnya. “Dari paparan Ibu Direktur, jika fokus perencanaan ingin ditingkatkan lagi, namun melihat fasilitas yang ada, coba kita hitung, berapa menit dokter bisa menangani? Yang terpenting, karena RSUD ini fokus pada penanganan jantung, ditambah lagi nantinya akan ditingkatkan menjadi RSUD  kanker. Maka, perlu dilihat juga bantuan APBN kedepannya, sejauh mana kemampuan daerah sanggup untuk ditingkatkan lagi,” tegas politisi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, Felly mengkhawatirkan permasalahan penyebaran infeksi HIV yang terjadi di Kalteng. Paparan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus menyebut telah terjadi 200 lebih kematian karena infeksi HIV. Hal ini perlu dicari sumbernya, apakah berasal dari dalam atau luar negeri. “Daerah Kalimantan kan bisa dibilang tidak dekat dari pusat kota. Dalam hal ini perlu dilakukan koordinasi antara Pemda dan Pusat, serta kedua pihak harus pro aktif. Kami (Komisi IX) bersama dengan Kementerian Kesehatan selalu fokus dari hulu ke hilir. Ketika terjadi satu kasus, harusnya langsung kita cari sumbernya. Saya takutnya, sudah ada kasus berat, kemudian baru ditangani. Mungkin ini yang membuat kasus HIV di Kalteng meningkat,” analisa Felly.

Felly memastikan pihaknya mendukung adanya penyesuaian-penyesuaian terkait dengan pencapaian standar fasilitas RSUD untuk menjadi lebih baik. “Jadi dari sisi pemenuhan kebutuhan SDM secara global, pendanaan, serta perlu ditambah dari sisi kualitas klaim, sebagai bentuk pelayanan BPJS Kesehatan, yang menjadi mitra dari Komisi IX. Hal ini perlu dilakukan, supaya semuanya dapat bersinergi dalam seluruh tatanan pelayanan Kesehatan. Standar itu bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Tapi pada prinsipnya, RS juga harus siap,” tutup legislator dapil Sulawesi Utara tersebut. (dip/sf)