Komisi VIII Apresiasi Kesiapan Asrama Haji Balikpapan

20-04-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). Foto: Nadia/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji 2022 nanti, Komisi VIII DPR RI telah berusaha merumuskan kebijakan haji tanpa adanya setoran tambahan bagi masyarakat, mengingat setoran tambahan sudah ditutupi oleh nilai manfaat yang tersalurkan melalui virtual account di rekening para jemaah yang telah melunaskan setorannya.

 

"Kita tahu bahwa kami telah memutuskan biaya haji sebesar Rp39,8 juta. Para jemaah haji telah melunasinya sebesar Rp35 jutaan dan sisanya jemaah haji tidak perlu untuk memberikan setoran tambahan karena itu sudah ditutupi atau dipenuhi oleh nilai manfaat yang tersalurkan melalui virtual account di rekening para jemaah yang telah melakukan setoran lunas,” tuturnya di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022).

 

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI juga meninjau langsung kesiapan Asrama Haji Balikpapan dalam menyambut musim haji nantinya, mengingat asrama haji sempat dialihfungsikan menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 beberapa waktu lalu.

 

Menurut politisi Partai Golkar itu, Asrama Haji Balikpapan merupakan tempat transitnya jemaah haji dari empat Provinsi  yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan daerah-daerah lainnya. Dirinya berharap kesiapan asrama haji ini nantinya dapat mengedepankan aspek kesehatan, dimana harus dilakukan PCR/antigen bagi jemaah haji sebelum mereka memasuki dan menempati asrama haji tersebut.

 

"Tentu kalau kita lihat, Asrama Haji Balikpapan sudah siap untuk menjadi tempat embarkasi untuk calon jemaah haji dari empat provinsi ya. Dari Kalimantan Timur dari Sulawesi Utara dari daerah-daerah yang lain yang memang disediakan sebagai tempat transit. Dan tentu kita berharap bahwa kesiapan dari asrama haji ini dapat juga menjadi terlebih dahulu dilakukan PCR di asrama haji ini. Dengan fasilitas yang ada, saya kira sudah sangat layak ya untuk dijadikan sebagai tempat (transit jemaah haji),” kata Ace.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mengapresiasi Asrama Haji Balikpapan yang menurutnya setara dengan Hotel Bintang 3 dan 4. Hanya saja menurutnya dalam perawatan asrama haji tersebut jika tidak melibatkan pihak ketiga, sehingga dikhawatirkan perawatannya menjadi kurang maksimal.

 

"(Asrama setara) Bintang 4. Saya tanya ini bintang berapa ini, setara bintang 4 kalau saya umum masuk sini bayar Rp300 ribu. Cuma saya khawatir kalau (perawatannya) tidak dimainkan oleh pihak ketiga, akan tidak bagus perawatannya,” tandas politisi Partai Demokrat itu.

 

Sementara itu Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Balikpapan tetap menggelar persiapan menyambut penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M sekalipun belum ada pengumuman resmi berapa kuota jamaah haji dari Kalimantan Timur.

 

Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan Mukhtar mengatakan, selain mempersiapkan administrasi Kementerian Agama Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota juga melakukan pembinaan jemaah haji melalui kegiatan manasik serta membentuk regu rombongan berdasarkan domisili jemaah haji yang memudahkan koordinasi dan komunikasi.

 

"Kita setiap tahun selalu melakukan persiapan ya, mau ada atau tidak ada jamaah yang berangkat. Dua tahun ini meski enggak ada pemberangkatan tetapi persiapan dilakukan maksimal karena mengantisipasi perubahan kebijakan di detik-detik akhir,"ujarnya.

 

Meski belum ada kepastian berapa jumlah kuota yang diperoleh untuk jemaah haji Indonesia, namun dari pertemuan Kementerian Agama RI debgan Kementerian Haji Arab Saudi pada 20 Maret lalu besar peluang jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan. (ndy/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Desak BPH Wujudkan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji
05-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memimpin Rapat Kerja bersama Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH)...
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...