Andre Rosiade: SIG Perlu Tingkatkan Koordinasi dengan Kementerian Terkait

24-05-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT SIG, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong PT Semen Indonesia Group (SIG) untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Investasi serta Kementerian Perindustrian untuk memastikan komitmen terhadap moratorium pabrik semen di Indonesia. Sebab, menurut Andre saat ini semen telah mengalami over supply, sehingga hingga tahun 2030 tidak perlu membangun pabrik semen baru.

 

"Jangan moratorium semen ini sebatas wacana, karena di Aceh sekarang ada pembangunan pabrik semen baru, yang kedua di Kutai Timur. Padahal di sini bapak masukkan potensi permintaan semen untuk ibu kota negara, IKN itu 21 juta ton, orang pabriknya dibangun di situ kok pak, di Kutai Timur situ, takutnya Semen Indo Group hanya jadi penonton," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT SIG, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

 

Lebih lanjut, menurut politisi Partai Gerindra ini, SIG juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait ketersediaan batu bara sebagai bahan baku semen. Sebab, SIG menyebutkan pihaknya mengalami kekurangan sebanyak 1 juta ton batu bara sebagai bahan baku semen.

 

"Jangan sampai saya dengar pabrik bapak stoknya hanya untuk dua minggu, bahkan kadang-kadang setop (produksi) gara-gara stok batu baranya habis. Nah jangan sampai. Ini perlu jadi pemikiran kita, jangan sampai di satu sisi kita meminta SIG menguasai market, tapi pabrik mereka sering setop (produksi) karena stok batu baranya terbatas. Apalagi (perusahaan) semen swasta saat ini diberikan keluasan untuk membeli batu bara dengan harga pasar," tegas Andre.

 

Selain itu, terkait solar panel yang mulai diterapkan SIG dan dinilai telah efektif mengurangi tarif listrik sebesar 15 persen, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I tersebut menyarankan agar SIG menggunakan metode operating expenses (opex) sehingga biaya listrik dapat lebih ditekan.

 

"Saya menyarankan karena pemain solar panel ini sudah banyak di dunia, maka jangan pake capex lagi pak, tapi pake opex, jangan berinvestasi, ajak dan undang para pemain solar panel ini untuk berinvestasi di pabrik bapak, yang penting bisa murah. Saya dengar tahun ini ada tiga pabrik solar panel yang dibangun di Indonesia, ini bisa jadi catatan bagi bapak jangan investasi capex pak, pake opex aja jadi manage service aja, jadi mereka untungnya dari pembayaran listrik bapak bukan dari investasi," tutupnya. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...