Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. Foto: Oji/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap progres pembangunan Pelabuhan Batu Ampar di Batam, Kepulauan Riau, dapat lebih ditingkatkan lagi. Utamanya setelah sempat mendapat sorotan akibat temuan Ombudsman Kepulauan Riau yang menilai pelabuhan tersebut kurang layak untuk penumpang.

"Progres dari pembangunan (Pelabuhan) Batu Ampar saya harapkan ini bisa lebih ditingkatkan lagi karena ada temuan-temuan dari ombudsman khususnya yang disitu mungkin tonenya itu negatif, kurang baik ya bagi BP Batam," ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan BP Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPPS), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Batam sebagai penghubung antara Indonesia dengan Singapura memiliki peran yang penting, terlebih sebagai partner perdagangan. Untuk itu, BP Batam diminta untuk bisa berbenah sehingga nantinya akses melalui pelabuhan dapat lebih baik lagi.

"Ini mungkin jaraknya bisa kita tempuh dengan 30-40 menit dengan kapal ferry. Nah ini menjadi penting BP Batam, Kota Batam ini supaya betul-betul berbenah untuk bisa menjadi kota yang betul-betul lebih maju ke depannya. Ini harus menjadi percontohan, ke depan harus bisa menjadi lebih baik lagi dan saya cukup kecewa dengan adanya temuan ataupun tone yang negatif dari Ombudsman Kepri ini, jadi harus diperbaiki," tegasnya.

Selain BP Batam, Husein juga menyoroti BPPS Sabang. Menurut legislator dapil Jawa Barat XI tersebut, rencana kerja BPPS yang menjanjikan adanya peningkatan nilai investasi di kawasan Sabang, perlu benar-benar mengarahkan investasi tersebut pada sektor yang dibutuhkan masyarakat, seperti pada sektor pariwisata, mengingat masyarakat Sabang menggantungkan hidupnya di sektor tersebut.

Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sabang, tingkat kemiskinan di Kota Sabang selama 2021 bertambah menjadi 15,32 persen dibanding tahun 2020 yang hanya 14,94 persen. "Menjadi pertanyaan bagi BPKS ini adalah bagaimana cara BPKS agar investasi yang masuk ke Sabang bisa berdampak nyata bagi masyarakat sekitar yaitu dengan mengurangi kemiskinan secara signifikan," tanya Husein. (bia/sf)