Ketua DPR Marzuki Alie meminta seluruh anggota dewan memantau postur APBN 2012 terkait semakin membesarnya jumlah anggaran subsidi BBM saat ini.

"Langkah yang tepat adalah dilakukannya penghematan dan pengendalian BBM bersubsidi, mengingat subsidi BBM dalam APBN telah disepakati bersama Pemerintah,"ujarnya saat membacakan pidato pembukaan masa persidangan IV di Gedung DPR RI, Senin, (14/5).

Pimpinan Dewan, lanjutnya, mengharapkan,para Anggota Dewan hendaknya lebih pro-aktif menemukan kebijakan dan menggali ide-ide bersama Pemerintah, guna mencari solusi dalam mempertahankan besaran APBN-Perubahan 2012 yang telah disepakati, agar ekonomi nasional tetap terjaga dan APBN tetap sehat dan aman. Untuk membahas dan menetapkan solusi yang tepat dan terukur.

"Dewan berharap dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan serta rencana aksi, dan kemudian dapat segera diimplementasikan agar ada kepastian di masyarakat,"ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dewan dapat memahami permasalahan yang berkembang antara kebutuhan menutup defisit dalam APBN dan potensi penerimaan negara dengan harga BBM tetap, seperti yang berlaku dan tidak mengalami kenaikan. "bila kondisi tersebut dibiarkan, dimana subsidi BBM dan listrik meningkat tanpa pengendalian, maka defisit APBN bisa menembus 3,5% diatas angka yang telah ditetapkan dan ini bertentangan dengan undang-undang,"paparnya.

Dia mengatakan, Dewan menyadari, bahwa tidak banyak opsi yang tersedia dalam memecahkan permasalahan selama ini dan terlalu banyak energi yang dikeluarkan dalam pembahasan. Pemerintah harus bekerja lebih keras mencari, mengolah dan memilih opsi yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dewan menanggapi positif solusi yang disampaikan Kepala Negara, yakni Pertama,  melakukan pengurangan secara signifikan penggunaan volume BBM bersubsidi. Kedua, meningkatkan penerimaan atau pendapatan Negara. Ketiga, semua jajaran pemerintahan, termasuk Lembaga-lembaga Negara, juga harus melakukan penghematan dan efisiensi atas pengeluaran di wilayahnya masing-masing.

"Dewan berpendapat bahwa ketiga solusi tersebut sangat mungkin dilakukan sesegera mungkin dengan memberikan tauladan kepada publik, dimulai dari para pejabat negara yang duduk di lembaga negara, baik eksekutif maupun  legislatif,"katanya.

Demikian pula dalam sisi penghematan, lanjut Marzuki, Pimpinan Dewan menghimbau penghematan dan efisiensi pengeluaran APBN dilakukan dengan skala prioritas terhadap program dan kegiatan.  "Dewan harus berperan aktif menjelaskan kepada rakyat yang diwakilinya, agar masyarakat memahami situasi yang dihadapi oleh negara dan  pemerintahnya. Sehingga solusi tersebut benar-benar bisa menjadi solusi yang terbaik bagi seluruh komponen negara, bagi rakyat, bagi ekonomi, dengan komitmen yang kuat untuk dilaksanakan secara bersama,"tandasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.