Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan jajaran eselon I Kemenperin, Senin (13/6/2022). Foto: Oji/Man

Komisi VII DPR RI mengkritik tajam penggunaan anggaran tahun 2022 di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ri. Dalam satuan tiga yang dipaparkan, ada beberapa mata anggaran yang belum jelas pemanfaatannya. Anggaran pelatihan dan bimbingan masih dipertanyakan.

Demikian terungkap dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan jajaran eselon I Kemenperin, Senin (13/6/2022), di DPR RI, Jakarta. Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi yang memimpin rapat mempertanyakan banyaknya pelatihan dan bimbingan industri pada tahuh 2022 yang belum jelas. Walau menggunakan anggaran yang relatif kecil, namun kegiatannya cukup banyak.

"Ada pelatihan-pelatihan dan bimbingan yang nilainya kecil Rp1-2 miliar, tapi banyak. Ada pelatihan bidang industri untuk 100 orang senilai Rp1,5 miliar. Berarti per orang Rp15 juta. Ini untuk apa saja dan output apa," ujar Bambang, penuh tanda tanya. Hal ini bisa jadi bahan evaluasi ke depan saat membahas RAPBN 2023 kelak.

"Apa yang kita inginkan ke depan, anggaran 2023 tidak didasarkan pada bimbingan-bimbingan atau pelatihan-pelatihan semata," serunya di hadapan para pejabat eselon I Kemenperin. Seperti diketahui, anggaran Kemenperin pada 2022 ini sebesar Rp2,860 triliun. Komisi VII DPR sedang mendalami penggunaan anggaran para mitra kerjanya termasuk Kemenperin ini.

"Berapa realisasi dan target yang sudah dicapai per Mei 2022. Kami ingin tahu program-program apa saja yang bisa berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas. Pada kesempatan ini kami akan jadikan realisasi dan capaian yang telah dilaksanakan Kemenperin menjadi dasar kami dalam persetujuan RKA K/L 2023," kilah politisi Partai Gerindra itu. (mh/aha)