Rancangan Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik yang dibahas Tim Sinkronisasi (Timsin) saat ini sudah memasuki tahap penyempurnaan. Berarti RUU ini tidak lama lagi akan dibawa pada rapat pleno Pansus dan kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Rapat Timsin (Kamis 28/5) dengan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM, dipimpin Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN) dan juga dihadiri anggota Timsin yang lain yaitu Rustam Tamburaka (F-PG), Eddy Miharti (F-PDIP), Hadi Mulyo (F-PPP), Barnstein Samuel Tundan (F-PD), H. Saifullah Ma’shum (F-KB), Untung Wahono (F-PKS), Andi Yuliani Paris (F-PAN) dan Zulhendri (F-PBR). Jika sebelumnya banyak media memberitakan semangat para anggota yang akan semakin turun setelah mereka tidak terpilih kembali, ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi pada anggota Timsin ini. Sebab yang menarik, dari seluruh anggota Timsin yang hadir, hanya satu orang anggota yaitu Eddy Mihati yang terpilih lagi menduduki kursi parlemen pada DPR periode 2009-2014. Anggota Timsin terlihat tetap serius membahas pasal demi pasal guna penyempurnaan RUU dimaksud. Sebetulnya, RUU Pelayanan Publik ini direncanakan disahkan sebelum penutupan persidangan yang lalu. Namun karena beberapa hal RUU ini akhirnya batal dibawa ke paripurna dan akhirnya diteruskan pembahasannya pada sidang kali ini. RUU Pelayanan Publik termasuk RUU yang menjadi prioritas tahun 2009 untuk diselesaikan. Semua fraksi setuju untuk segera menuntaskan RUU ini sebelum masa bakti DPR periode 2004-2009 selesai pada akhir September mendatang. ”Jangan kita hanya janji-janji lagi pada masyarakat dan ini merupakan oleh-oleh buat masyarakat sebelum DPR RI periode ini berakhir melaksanakan tugasnya,” ujar Hadi Mulyo. (tt)