Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki saat mengikuti Kunspek Komisi X DPR menyerap asprasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang, Sumsel, Senin (15/6/2022). Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang, Sumatera Selatan masih terkendala dengan sarana penunjang, terutama Information Technology (IT). Dikarenakan Kurikulum Merdeka Belajar itu punya konsentrasi pengembangan pembelajaran yang memang fleksibel, tetapi kemudian ketergantungannya terhadap IT akses internet itu menjadi lebih kuat.

“Nah (akses internet) ini menjadi masalah bagi penyelenggara atau guru sekolah-sekolah di Palembang. Saya bisa membayangkan bagaimana dengan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) yang belum bisa akses internet. Dari segi konsep memang kurikulum ini menempatkan sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada guru bahkan tidak hanya terbatas pada buku, tapi yang ingin dipelajari itu adalah kehidupan itu sendiri yang luas," kata Zainuddin saat mengikuti Kunspek Komisi X DPR menyerap asprasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang, Sumsel, Senin (15/6/2022).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, misalnya dalam kurikulum tersebut jika belajar tentang ekonomi dengan pendekatan utility memanfaatkan pasar, jadi para siswa-siswi langsung terjun ke pasar atau kalau tidak bisa disimulasikan saja. Nah, kalau mensimulasikan itu kan butuh teknologi, disinilah kelemahan dari implementasi dari Kurikulum Merdeka Belajar ini yang dijalankan oleh sekolah penggerak.

"Kalau sekolah penggerak kita tahu telah dijalankan di sekolah-sekolah yang bagus, kalau evaluasinya yang disampaikan oleh Kemendikbud dengan menjalankan program  Kurikulum Merdeka Belajar terjadi peningkatan prestasi belajar. Capaian literasi angkanya menjadi 570, sedangkan saat menerapkan kurikulum 2013 hanya mencapai angka 532, setelah terkena pandemi turun lagi menjadi 482. Dengan menerapakan kurikulum ini memang ada peningkatan capaian literasi, akan tetapi hanya di sekolah-sekolah yang SDMnya sudah baik,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X ini.

Zanuddin menerangkan, untuk para guru yang menjalankan kurikulum merdeka belajar ini di Palembang sudah mendapatkan bimbingan, pendampingan atau pelatihan tetapi yang mereka keluhkan adalah sarana penunjangya terutama adalah IT. “Yang harus kita antisipasi adalah daerah-daerah yang masih belum bisa mencukupi guru yang kompeten dan sarpras dukungan sumber belajar itu yang perlu kita pelajari,” ujarnya. (jk/sf)