Legislator Harap Damri Fokus Kembangkan Transportasi Pariwisata dan Daerah

15-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad. Foto: Oji/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad berharap Perum Damri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi darat untuk dapat fokus mengembangkan usahanya sebagai transportasi rintisan di daerah-daerah baru maupun wilayah-wilayah pariwisata yang membutuhkan kendaraan.

 

Hal tersebut disampaikan Daeng dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Direktur Utama Perum Damri, Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav, dan Direktur Utama PT LEN Industri (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

 

"Harapan saya kalau mau dikembangkan Perum Damri fokus saja ke wilayah transportasi rintisan di daerah-daerah baru, kedua masuk ke wilayah-wilayah rintisan pariwisata baru atau wilayah-wilayah pariwisata yang selama ini butuh kendaraan. kan ada pengembangan wilayah pariwisata baru, nah disitu biasanya kendaraannya belum ada banyak, Damri bisa masuk ke sana sebagai rintisan," kata Daeng.

 

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, Perum Damri sebagai perusahaan milik negara, seharusnya memiliki segmen market tersendiri. Sehingga dapat lebih fokus dan tidak harus berkompetisi dengan perusahaan swasta lainnya. "Jadi biar Damri punya segmen market tersendiri, kalau Damri masuk ke wilayah perkotaan dan berkompetisi dengan swasta, saya tidak yakin," imbuhnya.

 

Untuk itu, Daeng menekankan Damri untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dan memperbaiki management, sehingga Damri dapat menguasai market. "Prinsip-prinsip dasarnya kita juga mendukung apa yang akan dilakukan oleh damri tapi harus fokus bagaimana damri nanti ada perubahan secara progresif secara manajemen Damri, harusnya damri lebih besar bu daripada rintisan transportasi swasta yang lain," tutupnya.

 

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli juga menekankan Damri untuk dapat fokus mengembangkan diri pada satu segmen tertentu saja. Misalnya pada segmen pariwisata dan transportasi-transportasi daerah sehingga, sebagai BUMN, Damri bisa benar-benar memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

 

"Khusus untuk Damri, concern aja satu segmen, apa itu pariwisata atau yang lain, nggak usah cerita dulu sampai berurusan ke Mekkah, Madinah, sampai Qatar, sampai ke Norwegia dulu lah, concern aja dulu satu segmen, concern saja untuk pariwisata atau daerah-daerah yang seperti apa supaya dapat memberikan pelayanan, karena memang sudah tertinggal jauh dari usaha-usaha transportasi swasta," kata politisi PKS tersebut.

 

Perum Damri sendiri menurut paparan Direktur Utama (Dirut) Perum Damri Setia N. Milatia Moemin, mengusulkan kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PNM) tahun 2023 sebesar Rp866,8 miliar untuk tujuh jenis Program Strategis Nasional (PSN). "Dari total kebutuhan penambahan PMN Damri 2023 sebesar Rp866,8 miliar, total untuk penugasan sebesar Rp702 miliar atau sebesar 81 persen," ujarnya. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...