Komisi II mendesak KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memundurkan DPT selama 7 hari. Hal itu mengemuka saat Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa melakukan kunjungan lapangan ke kantor KPUD Provinsi DKI Jakarta, baru-baru ini.

Agun mengatakan, KPU Daerah DKI Jakarta telah menyetujui melakukan validitasi dan verifikasi, untuk memundurkan penetapan pemuktahiran data pemilih yang semula dijadwalkan pada tanggal 26 mei 2012 mendatang, dimundurkan hingga 7 hari mendatang.

“Kami meminta waktu paling lama 7 hari, setelah pemutakhiran data dilakukan, tidak akan sepihak KPU menetapkan begitu saja, karena setelah dilakukan pemutakhiran, akan dikirim terdahulu kepada tim pasangan calon dan setelah tidak ada lagi komplain dari pasangan calon baru dapat ditetapkan. Jadi, nanti kita akan bergerak pada angka berapa daftar pemilih tersebut” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa.

Agun Gunanjar  Sudarsah menambahkan, dengan masih adanya cukup waktu, kurang lebih masih ada 45 hari sampai 11 Juli mendatang. Maka dalam kurun waktu tersebut, verifikasi dan validasi data akan dipercayakan ke pada KPUD.“ Kedatangan kita tidak boleh memberikan tekanan kepada KPUD, tapi kita datang dengan dasar keyakinan penuh bahwa sejak awal KPUD bisa menjalankan pilkada dengan maksimal. Tapi memang ada problem pendaftar yang harus diselesaikan,"lanjut Agun.

Wakil ketua Komisi II DPR RI, Taufiq Effendi meminta kepastian kepada KPUD pelaksanan pemilihan yang maksimal, apabila memang terbukti ada kesalahan pada saat pelaksanaan maka, pemilukada akan dihentikan. Untuk menghindari kesalahan yang telah terjadi pada pemilihan umum sebelumnya.

Dinas Kependudukan Calon Pemilihan DKI Jakarta, Purba Hutapea mengatakan permasalahan dihadapi adalah data pemutakhiran penduduk yang berubah-ubah sehingga KPUD mengalami kesulitan dalam mengolah data penduduk yang dijadikan calon pemilih.

Sementara Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI, Aminullah, mengatakan penetapan yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 26 mei  2012 ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. “ kita sepakat penetapan DPT diundur” ujar Aminulla.

Permasalahan DPS menjadi hal yang krusial karena ada perbedaan data yang sangat mencolok antara data administrasi kependudukan (Adminduk) untuk e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemda DKI. Padahal DPS dari KPU DKI juga bersumber dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) yang akan diberikan Dukcapil. Dengan data yang masuk di Adminduk untuk e-KTP saat ini mencapai 5.660 ribu jiwa. Sementara data di Dukcapil DPS 7.045 ribu, dan DP4 7.546 ribu hingga terdapat selisih yang cukup besar yaitu sebanyak 1.485 ribu. Sementara, data aminduk ditargetkan mencapai 6.372.951 pada juli 2012.

Tim dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufiq Effendi (F-Demokrat), didampingi Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar (F-Golkar). Dengan beranggotakan Ignatius Moelyono (F-Demokrat), Azhar Romli (F-Golkar), Nurul Arifin (F-Golkar), Agustina Basik Basik (F-Golkar), Alexander Litaay ( F-PDI Perjuangan), Zainun Ahmadi (F-PDI Perjuangan), Budiman Sudjatmiko (F-PDI Perjuangan),  Rahardi Zakaria (F-PDI Perjuangan), Gamari Sutrisno (F-PKS), H.Rahman Amin (F-PKS), Nu’man Abdul Hakim (F-PPP), Harun Al-Rasyid (F-Gerindra, dan Akbar Faisal (F- Hanura). (TVP-ROY-KOMII)