Komisi VI Harap BUMN Segera Gali Potensi EBT di Aceh

09-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh, Senin (8/8/2022). Foto: Nadya/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti soal pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Aceh. Di mana menurutnya sampai kini, Aceh tidak memiliki kekurangan potensi sumber daya alam, sehingga dirinya berharap masyarakat Aceh tidak terjebak seperti pepatah yang berbunyi ‘tikus mati di lumbung padi’.

 

“Kita harapkan, jangan sampai seperti tikus mati di lumbung padi, artinya seberapapun perusahaan yang masuk di Aceh, tentu kita harapkan ada peran BUMN. Sehingga kita harapkan ada dampak secara langsung kepada masyarakat, baik secara ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, harus betul-betul menjadi prioritas,” tutur Muslim saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh, Senin (8/8/2022).

 

Muslim tidak ingin hal serupa terulang lagi seperti di proyek Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL), di mana masyarakat sekitarnya masih mengalami kemiskinan. “Kita enggak mau lagi seperti itu. Terus kita harapkan ke depan, apapun perusahaan yang masuk ke sini, khususnya kita berharap tentu yang milik negara ya. Sehingga dampak secara langsung kepada masyarakat Aceh untuk pemberian ekonomi masyarakat, tentu buat kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan, saya pikir itu penting," tandas legislator dapil Aceh II itu.

 

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai EBT di Aceh sangat potensial, dimana energi bayu (angin) dan juga energi biothermal semuanya ada di Aceh. Hanya saja, menurutnya, tinggal sejauh mana keberanian dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN melakukan kerja besar dalam menggali dan mengelola potensi yang sangat luar biasa tersebut. Rafli mendorong perusahan-perusahaan negara agar betul-betul dapat melihat peluang besar ini dan menjadikan peluang tersebut sesuatu bermanfaat bagi negara, khususnya Aceh.

 

“Ayolah lakukan studi, jangan perusahaan-perusahaan asing yang terus berspekulasi di sini. Kita melihat bagaimana hari ini ada (perusahaan) Mubadala Petroleum, Premiere, Repsol, lalu bagaimana dengan perusahaan negara sendiri harus berani melakukan kajian, harus berani melakukan studi karena keuntungan dan prospek dari potensi ini juga sangat menjanjikan," ungkap legislator dapil Aceh I tersebut.

 

Terakhir, Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan berharap agar BUMN-BUMN yang bergerak di bidang energi dapat segera memikirkan roadmap EBT, mengingat energi fosil ke depan akan semakin menipis. “Kita sudah menyadari bahwa hari ini kalau Presiden menaikkan harga Pertalite itu akan berpengaruh terhadap banyak hajat hidup orang banyak lah terutama kebutuhan pokok makanya harus dipercepat untuk transformasi ke energi terbarukan, agar masyarakat bisa memilih ya kan,” kata Tommy.

 

“Mana energi yang bersih dan juga lebih murah. Nah itu kan banyak alternatifnya yang mudah-mudahan mereka semua bisa mempersiapkan itu dengan baik. Memang tidak mudah, tapi ini challenge harus dimulai, karena kalau kita enggak mulai sekarang nanti akan terlambat. Karena akhirnya kita jadi pasar lagi bagi energi bersih dan juga energi terbarukan di dunia," tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. (ndy/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...