Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Ruang Pendopo Gubernur Aceh, Senin (8/8/2022). Foto: Nadya/nvl

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima memastikan Komisi VI DPR RI akan mendorong dan mendukung pengembangan wilayah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di mana rencana atau inisiasi pengembangan wilayah BPKS ini telah diusung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh beserta seluruh perangkat daerah di Aceh.

“Pengembangan wilayah regional development untuk Aceh, yang mana ternyata inisiasi untuk berkembang itu sudah ada yang direncanakan oleh Gubernur, kemudian DPR Aceh, tokoh masyarakat Pak Mualem (Muzakir Manaf, Ketua DPA Partai Aceh) dan Wali Kota Aceh,” kata Aria Bima usai  pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dan Dewan Kawasan Sabang, Bupati Aceh Besar, Wali Kota Sabang, Kepala BPKS dan jajaran, di Ruang Pendopo Gubernur Aceh, Senin (8/8/2022).

“Ke depan itu seperti apa dan ini butuh ada keputusan politik baik di tingkat Aceh maupun di tingkat pusat. Dan kami akan memfasilitasi untuk adanya pertemuan, yang nanti Pak Gubernur akan mengirim surat kepada Komisi VI, dan kita akan undang stakeholder yang direncanakan. Sudah jelas antara Menteri Investasi, Menteri BUMN, kemudian mungkin Dirjen dari PUPR, dan juga dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata terkait pengembangan Aceh, khususnya untuk wilayah Sabang dan pengelolaannya,” jelas Aria Bima.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI berpendapat bahwa, pengembangan kawasan BPKS ini penting, utamanya pengembangan di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, sumber daya alam hingga sektor pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia di dalamnya, juga infrastruktur lainnya. Mengingat, potensi geografis Sabang begitu luar biasa, dan langkah ini akan ditindaklanjuti oleh Komisi VI DPR RI.

Politisi PDI-Perjuangan itu memaparkan hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan, di antaranya kelengkapan prasyarat dasar, dan infrastruktur dasar. Dimana infrastruktur dasar ini akan mengubah  aset yang tidak produktif, menjadi resources yang produktif. Terutama di masing-masing sektor yaitu di sektor perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan dan sumber daya alam.

"Seperti rapat siang tadi juga terkait infrastruktur itu antara lain soal kelistrikan, telekomunikasi, kemudian ada jalan pelabuhan itu ditingkatkan kembali, dan tidak hanya anggaran yang (dikucurkan sebanyak) Rp66 miliar. Inilah  semangat dari pemerintah daerah beserta struktur tokoh masyarakat yang di Aceh ini. Kita akan sambut dalam pertemuan yang tentunya punya bobot politik untuk mengambil satu keputusan," ungkap Aria Bima.

Saat ditanya keoptimisannya apakah Kementerian BUMN nantinya mau dan berkomitmen membangun BPKS, Aria Bima yakin optimis BUMN akan kompak dan komit nantinya dalam membangun BPKS, mengingat menurutnya jika BUMN bisa secara serentak membangun Kawasan Kuta-Mandalika, mengapa hal demikian tidak dapat terjadi di Sabang, yang potensi daerahnya sangat besar.

"Bagaimana tidak optimis, tadi dikatakan (potensinya) lebih luar biasa di sini daripada Mandalika, lebih luas di sini daripada NTT atau Labuan Bajo baik secara resources yang dipaparkan, dan terlihat tadi dengan letak geopolitik ekonominya. Saya kira Sabang yang menjadi episentrum ekonomi baru bisa berkembang dari berbagai sektor di posisi yang dekat dengan wilayah Singapura dan sebagainya," kata legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Terakhir, Aria Bima menyatakan pembangunan itu tidak dapat terjadi begitu saja, jika pengembangan sektor infrastruktur di BPKS tidak menjadi program prioritas pemerintah. Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI bagi pengembangan kawasan BPKS. Dirinya berharap pengembangan ini dapat segera dilaksanakan dan menjadi legacy dari semua yang hadir dalam acara tersebut. (ndy/sf)