Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan sudah mencermati laporan yang disampaikan Balai Kereta Api, tentang proyek kereta api Sulawesi Selatan. Di lokasi tersebut, tidak ada pemukiman padat yang dilalui. Menurutnya, pembangunan rel kereta api layang (elevated) biayanya cukup mahal. 

Selain itu, rel kereta layang bisa dilakukan kalau terpaksa. Karena tidak ada jalurnya. Hamka mencontohkan, LRT Jakarta, jalurnya tidak memungkinkan kalau tidak dalam bentuk rel kereta layang. Begitupun kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sekarang bermasalah karena terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit. 

"Jangan sampai kita berharap elevated, tapi malah mangkrak akibat tidak ada biaya. Lagi-lagi saya katakan bahwa membangun kereta api harus cermat karena ini persoalan uang dan investasi," jelas Hamka dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (10/8/2022).

Dia memaparkan, konsep kereta api yang mulai direncanakan pembangunanya di Sulsel adalah Kereta Api Trans Sulawesi. Diharapkan Makassar - Parepare bisa selesai. Kemudian lanjut ke Mamuju, lalu ke Palu, Kendari, dan akhirnya tiba di Manado, sehingga terhubunglah Kereta Api Trans Sulawesi. "Itu lah master plan kereta api ini, untuk jangka panjang. Jangan lagi berdebat soal elevated atau non elevated, yang terpenting difungsikan secara cepat," ungkap Hamka.

Ia berharap pula pembangunan rel kereta api Maros - Makassar menuju New Port ini bisa diselesaikan dengan baik. "Mari sama-sama mencari solusi, prinsipnya kalau kita mau memutuskan sesuatu, harus memikirkan masyarakat, termasuk anggarannya," imbau Hamka.

Hamka menambahkan yang ingin dipercepat adalah bagaimana menghubungkan kereta api ke New Port, karena kereta api bukan hanya untuk angkut orang, tapi juga barang. "Prinsip bisnisnya di sini adalah dua pelabuhan besar yang dihubungkan kereta api ini. Garongkong, Pabrik Semen Tonasa, jadi alur barang juga bisa maksimal," tuturnya.

Lebih lanjut, Hamka meminta untuk menghentikan polemik tentang proyek kereta api Sulawesi Selatan. Dengan mengajak masing-masing pihak yang terlibat perdebatan bisa duduk bersama. Ia menyarankan agar Balai Kereta Api, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemkot Makassar tidak lagi memunculkan perdebatan di ranah publik.

"Pak Wali tentu punya pertimbangan tersendiri. Kemudian dari pihak kementerian dalam hal ini Balai Kereta Api, juga tentu punya pertimbangan secara teknis dan biaya, sehingga kereta api yang melalui Kota Makassar konsepnya bukan di atas (elevated)," kata Hamka.

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini mengaku menghargai pemikiran Wali Kota Makassar. Tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, semua pihak harus berpikir dengan baik. "Itulah contoh yang konkret. Jangan terlalu kita berprasangka. Mari duduk berpikir secara jernih, apakah yang dilalui rel kereta api di Maros - Makassar ini memang tidak ada jalannya untuk di bawah. Konsep rel kereta layang itu kalau dia memang ada di perkotaan yang padat penduduknya, dan tidak ada lahan yang bisa dijalani secara normal, itu baru elevated," ujarnya. (ssb/aha)