Komisi VI Minta PTPN I 'Empowering Asset' agar Produktivitas Sawit Meningkat

10-08-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/8/2022). Foto: Nadia/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN Holding Perkebunan Nusantara (PTPN), dapat melakukan empowering asset untuk lebih produktif dari aspek hulunya, agar produktivitas sawit di Aceh dapat diperhatikan. Mengingat komoditas sawit dari Aceh mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional.

 

Hal tersebut dikemukakan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), perwakilan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, Direksi PT PTPN III (Persero) (Holding), Direksi PT PTPN I, Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direksi PT Hutama Karya (Persero), Direksi PT Adhi Karya (Persero), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/8/2022).

 

"Supaya lebih produktif dari aspek hulunya, kita ingin bahwa produktivitas sawit di (Aceh) sini harus betul-betul lebih diperhatikan. Sejauh mana sawit-sawit yang ada di sini itu juga mampu menyuplai kebutuhan minyak goreng nasional. Maka kita tekankan bagaimana hilirisasi di sektor perkebunan sawit untuk tidak hanya pabrik CPO (crude palm oil), tapi juga pabrik minyak goreng itu menjadi satu satu skala prioritas untuk PTPN Holding membuat pabrik minyak goreng khususnya minyak goreng curah,” jelas Aria Bima.

 

Aria Bima melanjutkan, secara kontribusi produksi minyak goreng atau minyak curah secara nasional, Aceh baru mencapai 4 persen dari kebutuhan nasional. Sehingga, menurutnya akan menjadi keputusan yang tepat, jika PTPN I nantinya juga dapat melibatkan wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, untuk membangun minyak goreng di Banda Aceh. "Saya kira tepat keputusan untuk membuat pabrik minyak goreng di Banda Aceh, dan sekaligus juga memberi kontribusi terhadap aspek pertumbuhan industri di sektor perkebunan," katanya.

 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyatakan, bahwa pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan ini menjadi salah satu program yang harus dioptimalkan di Aceh, mengingat sawit dan karet di Aceh merupakan komoditas utama yang memberikan kontribusi yang cukup baik dan bagus dalam kepentingan penerimaan Aceh maupun dalam skala nasional. (ndy/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...