Komisi VI Akan Bahas Persoalan BBM Bersubsidi dengan Pertamina

16-08-2022 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza saat ditemui sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Foto: Adi/Pdt

 

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan Komisi VI DPR RI akan memanggil jajaran direksi PT Pertamina pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 mendatang untuk mendapatkan penjelasan mengenai strategi yang akan dilakukan Pertamina berkaitan dengan meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi imbas dari naiknya harga BBM non-subsidi.

 

“Kita ingin Pertamina menjelaskan apa langkah yang sedang diantisipasi sejauh ini. Cuma memang ini kejadian di seluruh dunia ya, kita prihatin tapi kita tidak boleh kalah dengan krisis atau resesi yang ada," ujar Faisol sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

 

Lebih lanjut, terkait adanya kemungkinan naiknya harga BBM bersubsidi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, Komisi VI DPR RI akan menghitung terlebih dahulu sejauh mana efek kenaikan harga tersebut terhadap inflasi. "Banyak yang sudah meminta kenaikan harga pertalite, tapi kita masih menghitung sejauh mana tentunya efek terhadap inflasi," imbuhnya.

 

Menurut Faisol, faktor inflasi penting untuk diperhitungkan, sebab akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi di tengah krisis yang sedang terjadi. "Inflasi bukan sepenuhnya jelek ya, tapi kita ingin daya beli masyarakat tetap ada, kita juga tidak ingin itu memicu kenaikan yang gila-gilaan terhadap barang kebutuhan pokok," ungkap legislator dapil Jawa Timur II tersebut.

 

Untuk itu ia berharap, apapun nanti solusi yang dilakukan, akan tetap bisa menjaga kemampuan daya beli masyarakat. "Yang penting dijaga kemampuan daya beli masyarakat," tegas Faisol.

 

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui tambahan subsidi BBM tahun ini. Untuk itu, pemerintah diminta mencari solusi lain untuk menyiasati kenaikan harga minyak dunia. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...