Agun Gunanjar Sudarsa :Jimly Seorang Pakar Hukum Tata Negara Yang Sudah Teruji

04-06-2012 / KOMISI II

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menilai pemilihan Jimly Asshiddiqie menjadi salah satu calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) usul DPR adalah karena ia adalah seorang pakar hukum tata negara yang sudah teruji.

“Beliau (Jimly-red) punya pengalaman dalam menangani masalah etika penyelenggaraan pemilu, beliau juga pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan Pemilu yang lalu,”jelas Agun di hadapan wartawan usai Raker di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6)

Kemudian, lanjutnya, Komisi II DPR bersepakat, bahwa orang yang akan mengisi DKPP bukan hanya sekedar pakar, tapi juga memiliki pengalaman empirik tentang tekhnis pelaksanaan kepemiluan itu sendiri, oleh karena itu, DPR mengusulkan pula nama Saud Hamonangan Sirait.

“Dan terakhir, kami bersepakat juga, DKPP ini harus banyak membuat pengaturan-pengaturan hukum acaranya, bagaimana proses penanganan yang harus dilakukan, maka dari itu kita juga merekrut salah satu mantan yang pernah memimpin Bawaslu yaitu Nurhidayat Sardini,”ujar Agun.(nt) foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...