Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menegaskan agar Kementerian Perdagangan segera mengembalikan kepercayaan publik. Pasalnya, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, kinerja Kemendag memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan anggaran tahun 2021, yang pada tahun yang lalu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di sisi lain, dirinya menyayangkan beberapa pejabat dari Kemendag menjadi tersangka kasus korupsi minyak goreng dan kasus impor baja pada beberapa waktu lalu. Sehingga, ia menekankan pengembalian kepercayaan publik harus jadi agenda utama demi memperbaiki kinerja Kemendag di masa kini.

“Memang ini tantangan besar buat Pak Menteri untuk mengembalikan kepercayaan publik akibat ditangkapnya pejabat-pejabat Kemendag dalam kasus korupsi minyak goreng dan kasus impor baja. Dan tentu saja, ini juga jadi tantangan besar untuk Pak Menteri terutama untuk tingkat internal mengembalikan opini WTP,” ujar Nevi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Tidak hanya itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menekankan agar Kemendag lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan soal inflasi pada sejumlah kebutuhan pokok. Dirinya tidak ingin masyarakat dibuat kebingungan saat inflasi perlahan melonjak naik, namun kebalikannya, pemerintah menyatakan situasi tetap aman terkendali.

Oleh sebab itu, ia meminta agar Kemendag tidak hanya sekadar berbicara saja. Akan tetapi, baik tingkat kementerian hingga dinas-dinas terkait harus turun memastikan di lapangan ketersedian supply and demand pasokan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Bagi legislator dapil Sumatera Barat II tersebut, ini vital agar publik percaya dengan kinerja pemerintah, khususnya Kemendag.

“Analisa di lapangan juga harus tepat. Jangan sampai menyatakan inflasi terkendali dengan mengungkapkan supply aman dan pasokan tersedia. Padahal demand menurun akibat daya beli yang melemah. Kementerian Perdagangan harus tampil terdepan untuk menyelesaikan permasalahan tidak hanya Pak Menteri saja, tapi juga dinas-dinas terkait untuk minta turun ke lapangan,” tandas Nevi. (ts/sf)