Andre Rosiade Dorong Pemerintah Segera Ambil Tindakan Terkait Isu Kenaikan BBM Bersubsidi

24-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Dok/Man

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menekankan pemerintah untuk segera mengambil tindakan terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang ramai diperbincangkan. Menurutnya, pemerintah perlu membuat aturan pengendalian agar BBM bersubsidi benar-benar bisa dinikmati oleh yang berhak.

 

"Kami sudah menyampaikan berulang-ulang kali kepada pemerintah untuk mengambil tindakan. Apa tindakannya? Apakah pemerintah akan naikkan kuota? Itu bisa, tapi tentu ini tergantung kemampuan APBN. Atau kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan soal pengendalian pemakaian pertalite, dipastikan orang yang menggunakan itu tepat sasaran," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan membahas APBN TA 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

 

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya tidak ingin ada kenaikan harga BBM di tengah situasi ekonomi masyarakat yang mulai menggeliat kembali. Untuk itu, aturan pengendalian BBM bersubsidi dinilai menjadi solusi yang tepat di tengah ketersediaan BBM bersubsidi yang semakin menipis, imbas banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan BBM bersubsidi karena naiknya harga minyak dunia.

 

"Kiita tidak ingin ada kenaikan harga BBM, kami mengusulkan kepada pemerintah harapan kami jangan ada kenaikan harga BBM. Untuk itu kita mengusulkan harus ada aturan pengendalian bagaimana turunan Perpres Nomor 191 tahun 2014 itu harus dibikin dan dibuat," tegas legislator dapil Sumatera Barat I ini.

 

Untuk itu, Andre berharap kementerian terkait segera melakukan rapat terbatas dengan Presiden untuk membahas pengendalian BBM bersubsidi tersebut. "Pak Menteri tolong ini dibawa ke ratas, disampaikan ke Pak Presiden agar ada keputusan jelas aturan pengendalian sehingga BBM subsidi itu dipakai, dinikmati oleh yang berhak dan kami harapkan kenaikan harga BBM jangan dulu, karena masyarakat kasihan," tutupnya. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...