Evita Nursanty: UMKM Butuh Pelatihan ‘Packaging’ dan ‘Branding’

24-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi UKM dan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Runi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty ingin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI lebih melihat kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, terutama pemilik UMKM. Ia menilai saat ini perlu adanya pelatihan bagi UMKM mengenai packaging dan branding agar produk UMKM dapat naik kelas.

 

“Dari anggaran-anggaran yang ada laporan 2021, tentunya kementerian bapak (Kemenkop UKM) ini melihat. Sebenarnya ketika berbicara UMKM, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat kita? Karena ketika kami turun ke dapil, kami melihat itu, Pak. Bahwa yang diperlukan mereka itu adalah pelatihan peningkatan SDM dalam packaging dan branding,” kata Evita dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi UKM dan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

 

Evita melihat pemilik UMKM saat ini perlu belajar mengenai packaging, agar produk yang dihasilkan dapat lebih menarik bagi pembeli. “Itu UMKM-UMKM di daerah itu, bapak lihat aja lah bungkusnya, ini bedanya. Sehingga, untuk masuk Indomaret aja mereka susah. Kelemahannya apa? Kelemahannya di-packaging,” tutur Evita.

 

Ia menilai pelatihan packaging dan branding bagi UMKM ini penting agar produk UMKM dapat naik kelas dan mereka dapat lebih luas memasarkan produknya. “Misalnya pelatihan mengenai packaging, penting packaging dan branding ini Pak, didalam suatu produk, apalagi ketika kita menjualnya secara e-commerce. Jadi tidak hanya omong-omong datang ngomong sosialisasi ini, sosialisasi ini. Tetapi mereka langsung dibekali,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Evita juga ingin dalam setiap pelatihan yang ada nantinya ada alat ataupun pembelajaran yang dapat langsung bermanfaat dapat diimplementasikan bagi pemilik UMKM bukan hanya sekedar sosialisasi. “Jadi program itu nyata, tidak hanya retrorika. Bicara-bicara, sosialisasi-sosialisasi. Tapi tidak nyata. Langsung hal yang bisa diimplementasikan, dimanfaatkan masyarakat kita,” tegasnya.

 

Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dimiliki oleh Kemenkop UKM saat ini masih cukup sedikit dan anggarannya pun sedikit. Sedangkan pemilik UMKM ini banyak yang tertarik mengikuti bimtek-bimtek yang memang juga diperlukan untuk mereka seperti mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB). Sehingga Evita ingin Kemenkop UKM dapat membuat program bimtek yang memang diperlukan pemilik UMKM.

 

“Jadi janganlah kalau tahun ini anggaran (bimtek), postur anggarannya seperti itu, berarti empat tahun ke depan saya akan melihat postur anggaran yang sama, cuma tiap tahun dinaikkan 10 persen. Begitu aja pemerintah kerjanya. Ini kan enggak begitu. Harusnya kita melihat dinamika di lapangan itu seperti apa? Kebutuhan lapangan seperti apa?” tegas legislator dapil Jawa Tengah III itu. (gal/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...