Komisi VI Apresiasi Capaian Opini WTP Kemenkop UKM 11 Tahun Berturut-Turut

24-08-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Foto: Runi/Man

 

Menanggapi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2021, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi kinerja Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yang selama 11 tahun berturut-turut mampu mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dirinya berharap pencapaian ini tidak membuat Kemenkop UKM terlena.

 

“Kami telah mendengarkan penjelasan Pak Menteri dan kami mengapresiasi atas capaian opini WTP dari BPK kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Sejak tahun 2010 hingga sampai dengan tahun 2021, sudah 11 tahun berturut-turut, pencapaian ini harus dipertahankan,” ucap Hekal dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

 

Selain itu, mewakili Komisi VI DPR RI, dirinya sepakat dengan realisasi anggaran Kemenkop UKM Tahun Anggaran 2021 yang mencapai Rp16,097 triliun. Di mana anggaran tersebut sebesar 99,75 persen dari total pagu anggaran Kemenkop UKM tahun 2021. Ia berharap, ke depannya, anggaran tahun 2022 diserap untuk meningkatkan kinerja sekaligus capaian realisasi.

 

Terakhir, politisi Partai Gerindra itu berharap jajaran Kemenkop UKM juga segera menindaklanjuti rekomendasi beberapa temuan BPK pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Baginya, tindak lanjut ini penting untuk perbaikan kinerja Kemenkop UKM yang lebih baik dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun penggunaan asas akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara. (ts/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...