Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP terkait Laporan Keuangan BPKP dalam APBN 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Kamis (25/8/2022). Foto: Munchen/Man

Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian kualitas laporan keuangan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk APBN Tahun Anggaran 2021 dan merupakan yang ke-14 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah dan menjadi salah satu poin kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP terkait Laporan Keuangan BPKP dalam APBN 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Kamis (25/8/2022).

“Kami ingin memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja BPKP tahun 2021 telah disebutkan dari anggaran BPKP sebesar Rp1,65 triliun tetapi dapat menghasilkan total kontribusi keuangan negara Rp54,32 triliun, terutama Rp44,04 triliun penghematan pengeluaran keuangan negara kemudian Rp6,43 triliun penyelamatan keuangan negara dan Rp3,85 triliun optimalisasi penerimaan negara, ini luar biasa,” jelas Wartiah.

“Kami juga memberikan apresiasi yaitu beberapa penghargaan atas akuntabilitas keuangan BPKP dan penghargaan atas kinerja lainnya terutama adanya penilaian dari BPK RI opini WTP 14 kali berturut-turut sejak keuangan tahun 2008 sampai dengan 2021,” sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras BPKP. Ia menilai kinerja ini merupakan sebuah catatan baik untuk BPKP. “Di tahun 2021 sendiri, efisiensi yang berhasil diselamatkan lainnya dari kas negara kita itu sangat besar melebihi target, 159 persen setara Rp44 triliun. Itu jumlah uang yang sangat banyak apalagi di mana APBN kita sedang mengalami tekanan karena segala dinamika yang terjadi ini,” apresiasi Puteri.

Namun demikian, politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwas ini ke depan BPKP harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam APBN dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Komisi XI DPR RI terhadap laporan keuangan BPKP tahun 2021 ini secara efektif dan komprehensif.

“Tapi kan ini berarti kita melihat bagaimana kementerian dan lembaga kita, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih sangat tidak efisien mengelola belanja, tidak tepat sasaran dalam kegiatannya. Kedepannya BPKP harus menindaklanjuti juga mengenai hal ini,” tutup Puteri. (we/sf)