Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono (kiri) saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RII di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (2/9/2022). Foto: Bunga/nvl

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono melihat perlu adanya pembahasan lanjutan terkait penambahan alutsista, dukungan jaringan komunikasi, serta sarana dan prasarana lainnya di Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten. Rencananya hal tersebut akan dibahas dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Markas Besar TNI AL dan mitra kerja terkait.

Demikian diungkapkan Bambang usai memimpin Rapat Dengar Pendapat antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RII dengan Komandan Lanal Banten Letkol Laut (P) Dedi Komarudin beserta jajaran Lanal Banten, di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (2/9/2022).

“Saya kira apa yang kami terima di paparan sekaligus bisa mengenali dan memahami sampai sejauh mana kekurangan dan kendala serta masalah yang dialami Pangkalan TNI AL (Lanal) Banten. Sehingga bisa kami bawa nanti di dalam rapat kerja maupun RDP dengan mitra-mitra kami baik itu dari Kemhan, Mabes TNI AL sampai dengan Kominfo. Karena selain sarana dan prasarana seperti alutsista, juga ternyata alat (jaringan) komunikasi juga masih jadi keprihatinan kita bersama,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.

Pemenuhan sarpras di Lanal Banten dinilai sangat penting karena jalur Lanal Banten dilintasi oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1) dimana Selat Sunda merupakan bagian dari ALKI 1, dan dijadikan sebagai jalur alternatif yang memainkan peranan penting. “Ada sebanyak 8000 kapal dalam sebulan atau sekitar 300 kapal dalam sehari yang melintas. Dan ini merupakan potensi, juga sekaligus kerawanan,” tegas Bambang.

Dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan Komisi I DPR RI dihasilkan bahwa diperlukan satuan pengawasan serta sarana dan prasarana yang andal dan kuat di jalur Lanal Banten. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus demi terciptanya kekuatan pertahanan dan keamanan negara. (blf/sf)