Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat mengikuti rapat kunjungan kerja tersebut di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (22/9/2022). Foto: Anju/Man

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mengatakan agar Provinsi Kepulauan Riau agar mencermati dan mempertimbangkan dengan baik perumusan tata ruangnya, khususnya di Kota Batam. Sebab penentuan tata ruang akan berdampak dalam mendorong tumbuhnya investasi, lapangan kerja yang akan berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

“Kami mengadakan kunjungan spesifik terkait dengan tata ruang di provinsi Kepulauan Riau, misi kami adalah ingin memastikan bahwa tata ruang yang sudah dirumuskan di Provinsi Kepulauan Riau ini betul-betul sudah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek kelautan, kehutanan, maupun lingkungan sosialnya," kata Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman usai mengikuti rapat kunjungan kerja tersebut di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (22/9/2022). 

"Nah, ini yang barangkali kita ingin pastikan itu. Kami juga menerima saran masukan dan aspirasi, yang salah satunya adalah ingin kami kemukakan adalah aspirasi terbentuknya satu RUU tentang kepulauan," sambungnya.

Menurut Aminurokhman, adapun di Provinsi Kepulauan Riau ini 96 persennya wilayah kelautan, 4 persen wilayah daratan dari wilayah daratan sendiri memiliki 2 persen dan kehutanan 2 persen adalah daratan murni yang dihuni untuk pemukiman industri dan kawasan perkantoran.

"Karena di sini menjadi kepulauan yang terdepan, terus sampingan dengan negara tetangga, tentu konsep pembangunan ke depan harus mempertimbangkan tata ruang yang representatif dan memiliki aspek-aspek yang bisa komprehensif. Terkait dengan 96 persen wilayah kelautan ini, dari dialog tadi belum memberikan satu kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan kontribusi dari potensi laut, " kata dia.

Lebih lanjut, kata Aminurokhman, mengenai hal ini Komisi II DPR RI akan segera berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar ditindak lanjut menjadi kebijakan secara umum dari faktor Kepulauan Riau. "Ini tentu harus kita koordinasikan dengan Menteri KKP, agar apa yang menjadi temuan kita hari ini, bisa di follow up menjadi kebijakan secara spesifik karena memang ini faktor kepulauan.” ujarnya.

Legislator dapil Jawa Timur menjelaskan keinginan masyarakat tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk saat ini Komisi II DPR RI menerima dulu nanti pada saat rapat akan menyampaikan kepada Kementerian.

“Iya, ada aspirasi untuk ASN, karena di wilayah kepulauan ini memerlukan sosialitas yang lebih tinggi, biaya hidup tinggi. Maka butuh tunjangan kemahalan. Terutama dari ASN BPN. Kalo kementerian yang lain ada, tapi dari BPN belum. Tentu ini kami tampung dulu, sambil kita sampaikan kepada kementerian terkait” pungkas Aminurokhman. (aas/aha)