Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat mengikuti pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/9/2020). Foto: Husen/nvl

BPJS Ketenagakerjaan dipandang kekurangan sumber daya manusia (SDM) handal di bidang promosi. Ini memengaruhi kinerja promosi untuk memperluas jangkauan kepesertaan kepada pekerja formal maupun non formal.

Pandangan ini disampaikan Ketua Panja Pengawasan Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Jumat (30/9/2020) di Surabaya, Jawa Timur. Ini jadi isu penting dalam menyoroti kinerja BPJS Ketenagakerjaan selama ini. Tingkat kepesertaanya masih dinilai rendah. Karenanya, banyak pekerja belum menikmati benefit dari kehadiran BPJS Ketenagakerjaan.

"Di beberapa daerah, rendahnya kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan antara implementasi kebijakan dengan bauran pemasaran. Kekurangan SDM bagian promosi di BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan rendahnya pemahaman pekerja pada program yang diselenggarakan, baik hak dan kewajiban menjadi peserta maupun sosialiasasi atas manfaat yang diperoleh para peserta," papar Nini, begitu Nihayatul Wafiroh akrab disapa.

Panja ini, kata Nini, terus mencermati perkembangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di berbagai daerah untuk melihat dari dekat persoalan yang menghambat dan kinerja promosinya. Panja pun menggelar pertemuan dengan otoritas Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur untuk menggali lebih dalam informasi dan progres promosi kepesertaan. Dari hasil pertemuan ini, kelak Panja akan merumuskan rekomendasi penting untuk pemerintah.

"Adapun yang mendorong dibentuknya Panja Pengawasan Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, terutama cakupan kepesertaan. Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan perluasan cakupan kepesertaan semesta untuk semua segmen," kilah politisi PKB tersebut.

Ia menambahkan, diantara persoalan mutakhir itu adalah rendahnya kesadaran masyakarat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, ada persoalan keberatan pemberi kerja/pengusaha khususnya sektor kecil dan mikro terhadap persentase iuran yang harus dibayarkan. Ini jadi temuan penting bagi Panja. Butuh terobosan jitu, memang, untuk merangkul sebanyak mungkin pekerja agar mau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (mh/aha)