Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP. Foto: Mentari/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengapresiasi peluncuran ‘Simolek Edutainment’ guna memperluas layanan literasi keuangan dengan cara yang mudah dimengerti masyarakat. Sebab, menurutnya, separuh pengakses jasa keuangan masih belum memahami mekanisme yang legal maupun yang ilegal.

Sehingga, dibutuhkan upaya ekstra pemerintah dan seluruh stakeholder dalam memberikan edukasi tentang hal itu. "Data menunjukkan 78 persen penduduk Indonesia atau 8 dari 10 orang terlayani jasa keuangan. Secara inklusi, dari delapan orang itu, hanya empat saja yang paham tentang layanan. Sehingga, ada gap yang cukup besar," kata Dolfie dalam acara Edukasi Keuangan bagi Masyarakat Keuangan dan Launching Simolek Edutainment di Karanganyar, Minggu (23/10/2022).

Ia menilai jurang pemisah terlalu besar antara masyarakat melek informasi jasa keuangan dengan pengguna layanannya, tak boleh dibiarkan saja. Kasus penipuan dan rentenir berkedok pinjaman mudah dan cepat, menunjukkan fakta bahwa pengguna jasa keuangan tak seluruhnya memahami legalitas. 

Karena itu, ia berharap dengan SiMolek Edutainment, pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas seni budaya setempat untuk menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang dikombinasikan dengan hiburan. Peluncuran Simolek, lanjutnya, merupakan salah satu upaya tepat.

“Kami berterimakasih kepada OJK yang mengambil inisiatif untuk memperluas edukasi kepada masyarakat dan literasi keuangan melalui peluncuran Simolek pada hari ini, sehingga masyarakat dapat membedakan mana jasa keuangan yang legal, mana jasa keuangan yang ilegal, dan kalau sudah tertipu bagaimana cara mengatasinya,” Kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Simolek Edutainment berupa mobil edukasi dan entertainment untuk mengunjungi tempat yang sulit dijangkau. Mobil ini diharapkan mampu meminimalisir hambatan geografis, demografis, dan hambatan infrastruktur bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan pengetahuan terkait produk dan layanan lembaga keuangan.

Ketua OJK Mahendra Siregar meminta masyarakat pengguna jasa keuangan agar selektif memilih penyedia jasa. Bukan berarti proses cepat dan mudah pasti bermasalah. Bisa jadi, kemudahan itu yang ditawarkan lembaga keuangan legal. "Kalau ragu, silakan konsultasi ke OJK," katanya. 

Ia mengatakan, pengguna jasa keuangan yang mengakses layanan secara sah dan legal mendukung perekonomian Indonesia. Melalui literasi keuangan, masyarakat dapat memilih layanan yang tepat dan sesuai kebutuhan. "Kalau terjebak di kegiatan yang tidak sah, sangat merisaukan," katanya. 

Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyerahkan secara simbolis mobil Simolek Edutainment kepada Kepala OJK Solo Eko Yunianto, untuk selanjutnya dapat digunakan OJK bersama industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Solo Raya dalam pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. (rdn/mh)