Panja Minerba menekankan pembagian manfaat Program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar tambang. Pasalnya, seringkali masyarakat sekitar kurang mendapatkan perhatian dari Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan.

"Jangan sampai pabrik bagus, masyarakat kanan kiri hanya kebagian debunya saja," Kata Alimin Abdullah (F-PAN) setelah melihat jalan sekitar pabrik yang belum diaspal.

Menurutnya, pemerintah dan Pengusaha harus mengukur perimbangan antara uang yang disetor ke pemerintah dan kerusakan lingkungan yang tak tak terelakkan "Tidak gampang merklamasi yang sudah rusak seperti itu.coba dihitung perkektar berapa biaya reklamasi itu," ujarnya saat Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Kamis, (28/6).

Pada pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Sejumlah anggota Panja Minerba menanyakan mengenai transparansi pembagian hasil kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. "Kalau memang ke pusat 3% maka tiga persen dari apa? Harus tahu, setor ke daerah sekian, setor ke pusat sekian"jelas Alimin.

Dia menambahkan, transparansi harus benar-benar diterapkan sehingga dapat dihitung dan diukur menjadi data yang tepat dan dipertanggungjawabkan. "Karena nanti daerah juga teriak, masa kita tidak boleh tahu berapa hasil daerah kita sendiri. Itu tidak semestinya" tegasnya

Ketua Tim Kunlap Panja Komisi VII DPR Hasfihani mengatakan,  tujuan melakukan Kunjungan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan khususnya untuk UU no.4 tahun 2009, maka kita secara langsung melihat lahan dan pengolahan pertambangan di Bangka Belitung. "Kita ingin melihat pengolahan tambang dan dampaknya bagi masyarakat sekitar,"Kata Asfihani seusai meninjau PT Refined Bangka Tin (RBT) di Sungailiat baru-baru ini. (ry) foto:ry/parle