Anggota Komisi XI DPR RI Abdul Wahid saat mengikuti pertemuan dengan Gubernur Riau, Syamsuar, BPDPKS dan asosiasi petani di Pekanbaru, Riau, pada Jumat (18/11/2022). Foto: Fitri/nr

Anggota Komisi XI DPR RI Abdul Wahid menyayangkan banyaknya program dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mulai dari banyaknya persyaratan administrasi yang menyulitkan petani sawit sampai perihal program peremajaan sawit (PSR) tak luput dari perhatiannya. 

Menurutnya selama ini BPDPKS terkesan lalai dalam menjalankan tugas utamanya. "Badan ini dibentuk untuk peningkatan dan kesejahteraan bagi petani serta pelaku di bidang sawit, atau memang ini (BPDPKS) dibentuk hanya untuk sekedar perusahaan saja," kritik Legislator Fraksi PKB itu saat mengikuti pertemuan dengan Gubernur Riau, Syamsuar, BPDPKS dan asosiasi petani di Pekanbaru, Riau, pada Jumat (18/11/2022).

Tak hanya itu, Wahid turut mempertanyakan perihal 95 persen dari hampir Rp70 triliun dana yang terkumpul mulai rentang tahun 2019-2021 oleh BPDPKS habis untuk kegiatan industri biodisel sedangkan untuk program yang mengarah kepada rakyat tak sampai 5 persen. "Semua mengalir ke perusahaan-perusahaan besar. Nah ini ada apa ini sebenarnya. Program untuk rakyatnya dipersulit, tapi program untuk biodiselnya mudah sekali pencairannya," Ujarnya. 

Atas persoalan itu, dia pun mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut dinilainya urgen untuk dibentuk agar ditemukan benang merah atas persoalan yang menjerat BPDPKS. Terlebih ada kesan dari BPDPKS yang tidak mengambil peran saat harga sawit anjlok dan membuat petani sawit merugi.

Melalui Pansus itu, pihaknya akan mendorong adanya perbaikan dari BPDPKS, mulai mekanisme program kerja hingga sistem penyalurannya. "Kita melihat bahwa kerja utama dari BPDPKS ini nggak jalan, malah kerja sampingannya. Jadi kita berharap adanya perbaikan," tutupnya. (srw/aha)