Komisi VI: Bulog Harus Serius Pastikan Ketersediaan Stok Pangan

20-11-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Perum Bulog di Sragen, Jawa Tengah. Foto: Dipa/nr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menegaskan bahwa Bulog harus serius dalam memastikan ketersediaan stok pangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan adanya data yang perlu disinkronisasi karena berperan penting terhadap kebijakan pangan masyarakat Indonesia.

 

Hal itu disampaikan Sarmuji saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di Sragen, Jawa Tengah.

 

“Kita (Komisi VI) datang untuk memastikan adanya sinkronisasi data terkait ketersediaan stok pangan. Kementerian Pertanian selalu mengatakan data stok pangan kita melimpah, namun kenyataan di lapangan tidak. Jika data dan di lapangan melimpah dan (kenapa) kita harus mengimpor. Itu sangat merugikan petani setempat, otomatis harga akan turun drastis. Jadi, hal ini penting sebagai bentuk verifikasi kita datang ke sini,” pungkas Sarmuji kepada Parlementaria, Jumat (18/11/2022).

 

Terlepas dari itu, Sarmuji melihat adanya manfaat praktis dari terobosan Rice Milling Unit (RMU) kepada petani sekitar. Langkah ini, tegasnya, perlu diapresiasi karena Bulog telah memberikan terobosan RMU yang terintegrasi. Sekaligus RMU ini, lanjutnya, bisa menjadi role model bisnis pertanian di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

 

“Saya senang hari ini bisa melihat langsung Rice Milling Unit yang sudah terintegrasi. Ada mesin pengeringnya, ada gudangnya, serta ada penggilingannya. Artinya, Bulog di Kabupaten Sragen ini sudah benar-benar proper (ideal). Saya harap Bulog terus upayakan kondisi ketersediaan pangan tetap stabil dan terpenuhi, agar rakyat tidak kekurangan kebutuhan pangan,” tegasnya.

 

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa Bulog juga harus melakukan pembelian yang cukup pada saat panen. Hal ini bertujuan supaya stok beras terjaga di gudang-gudang Bulog, serta harga yang lebih terjaga, khususnya di kalangan petani. “Kita harus siap pada saat harga beras naik. Bulog harus melakukan stabilisasi dengan mengeluarkan cadangan berasnya. Tetapi, hal ini juga harus didukung beberapa kebijakan mitra kami lainnya, termasuk Kementerian Pertanian,” tutupnya. (dip/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...