Hendrik Lewerissa Dukung Rencana PLN Lakukan Elektrifikasi Kawasan 3T

29-11-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan PLN di Ruang Rapat Komisi VI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa mendukung rencana PLN untuk melakukan elektrifikasi di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebagai fokus program prioritas PLN dalam menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Meski demikian, ia meminta PLN memaksimalkan implementasi PMN yang diberikan pada PLN guna elektrifikasi wilayah Indonesia 3T, seperti Maluku. Menurutnya, meski PLN sebelumnya telah mendapatkan PMN, elektrifikasi di wilayah 3T kunjung belum terealisasi.

 

“Dua tahun berturut-turut PLN rapat di Komisi VI dan mempresentasikan rencana kerja untuk mendapatkan PMN. Hal yang sama itu dibahas berkali-kali dan saya sebagai wakil dari daerah yang paling banyak juga 3T-nya di kawasan Timur Indonesia, selain Papua dan Papua Barat. Saya juga menyampaikan keluhan yang sama (soal elektrifikasi). Tapi saya baru hari kembali dari Dapil saya nih, Pak Dirut. Ternyata masalahnya masih tetap sama,” ujar Hendrik dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan PLN di Ruang Rapat Komisi VI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022)

 

Lebih lanjut, Legislator Dapil Maluku ini menjelaskan bahwa masalah elektrifikasi juga terjadi di Pulau Damar dan Pulau Romang, Maluku. Selama ini, menurutnya, tidak adanya listrik bukan tidak ada jaringannya, melainkan banyak yang tidak terawat.

 

“Saya ambil contoh yang paling konkret, di Pulau Damer dan Pulau Romang itu bukan tidak ada jaringannya. Jaringannya ada, gardunya sudah ada, tapi sudah karatan, tiang-tiangnya sudah patah,” lanjut Politisi Fraksi Gerindra ini.

 

Ia pun menegaskan, apabila program PMN tersebut diterima, dirinya meminta agar PLN tidak hanya sekedar memberikan janji yang enak didengar, namun tanpa ada implementasi yang nyata di lapangan.

 

“Saya mohon, Pak. Saya mohon supaya 2023 ya tempat-tempatnya yang saya sebutkan tadi, yang tiang listriknya ada, kabel-kabelnya ada, gardunya ada tapi mesinnya tidak ada. Sehingga tidak ada listrik di situ. Saya mohon di situ semua itu betul-betul menjadi perhatian serius dari Pak Dirut,” pungkasnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...