Anggota Komisi VII DPR RI Sartono. Foto: Oji/Man

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah mengajukan banding atas kekalahan saat menghadapi gugatan terkait setop ekspor nikel yang diajukan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Anggota Komisi VII DPR RI Sartono mendukung langkah yang diambil pemerintah tersebut. Namun ia mengingatkan, pemerintah jangan melarang ekspor nikel, namun juga fokus pada hilirisasi.

“Kita dukung pemerintah untuk melakukan banding terkait larangan ekspor nikel. Tapi pemerintah juga harus mendorong pengembangan hilirisasi nikel dari hulu hingga hilir, dari biji nikel, baterai hingga ke kendaraan listrik. Dan tidak lupa yang selalu dikeluhkan oleh pelaku industri adalah pemerintah harus membuat iklim investasi yang mendukung, seperti dengan mempermudah perizinan,” kata Sartono kepada Parlementaria, Rabu (30/11/2022).

Politisi Partai Demokrat itu menekankan, hilirisasi sektor minerba telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurutnya, kewajiban hilirisasi pada industri pertambangan agar memberikan nilai tambah untuk hasil tambang. Dengan adanya hilirisasi, ekonomi masyarakat juga akan meningkat karena terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara.

“Sebagai negara penghasil nikel, sudah sewajarnya Indonesia mengambil bagian besar dalam industri baterai dan kendaraan listrik dunia. Indonesia sudah seharusnya memaksimalkan hasil nikel sampai dengan nilai jual yang maksimal untuk menjadi komoditi yang siap pakai dan bersaing di pasar dunia. Transisi energi menjadikan industri baterai peluang pasar yang potensial (dalam pengembangan kendaraan berbahan bakar listrik,” kata Sartono.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan konsumsi dari produk hilirisasi nikel, jangan sampai produk hilirisasi nikel hanya terserap sedikit di pasar. “Roadmap dari hulu ke hilir serta political will menjadi kunci suksesnya mengembangkan industri ini. Keseriusan pemerintah saat ini dengan pengembangan ini harus dimaksimalkan. Pemerintah sudah diperingatkan sejak dulu jangan hanya memikirkan pembangunan infrastruktur sehingga mengabaikan potensi hasil alam sendiri,” kritik Legislator Dapil Jawa Timur VII tersebut. (sf/aha)