Peserta Sidang ke-9 AIFOCOM ( Komite Pencari Fakta untuk Memerangi Ancaman Narkoba AIPA) memberikan apresiasi kepada Myanmar atas upaya menekan laju pertumbuhan narkoba di wilayahnya. Negara yang masuk kawasan Golden Triangle atau Segitiga Emas Narkoba ini dinilai telah bekerja cukup keras.

“Kita memberikan apresiasi kepada Myanmar atas upaya penumpasan daerah opium yang sebagian dikuasai kelompok bersenjata. Semoga demokratisasi dan rekonsiliasi yang saat ini mengalami kemajuan juga berdampak positif dalam penanggulangan narkoba,” kata Wakil Ketua BKSAP Sidarto Danusubroto yang terpilih menjadi pimpinan Sidang ke-9 AIFOCOM di Yogyakarta, Selasa (10/7/12).

Data 2011 yang disampaikan delegasi Myanmar luas perkebunan opium/poppy ilegal mencapai 43.600 hektar, menurun dibandingkan 1996 seluas 163.000 hektar. Kondisi geografis, hutan lebat dan pegunungan membuat pelaku yang sebagian besar petani miskin didukung kelompok pemberontak bersenjata leluasa melaksanakan aksinya.

“Kita mengirim tentara, menyemprot kebon dengan zat kimia dengan pesawat ringan. Tantangannya berat, pesawat kami ditembak, termasuk aparat yang didukung tentara. Ribuan petugas kami meninggal dunia dalam mengemban misi ini,” papar juru bicara Delegasi Myanmar, Khin Aung Myint.

Pemerintah pernah mendorong petani miskin di wilayah itu untuk beralih dari menanam opium ke gandum. Didukung bantuan anggaran dari Jepang, setiap petani diberikan uang tunai dan bibit tanaman gandum. Upaya ini tidak bertahan lama karena dollar tunai dari para bandar narkoba ternyata lebih menggiurkan.

Ia menyampaikan penghargaan kepada beberapa negara yang telah menyiapkan beragam bantuan dalam hajat besar perang melawan bisnis narkoba ini. Pemerintah Thailand misalnya mendukung penuh desa Mongsa yang berada diperbatasan dua negara. Demikian pula setidaknya 12 desa lainnya yang mendapat bantuan dari negara lain seperti, China, UNODC, India, Laos, Filipina, Rusia.

Sementara itu  juru bicara delegasi Indonesia Surahman Hidayat  mengusulkan peningkatan kerja sama diantara anggota Asean diantaranya pertukaran informasi intelijen. Seperti negara lain, kasus narkoba di Indonesia juga mengalami  peningkatan. Oopeasi penegakan hukum terhadap kejahatan ini sampai akhir tahun lalu meningkat 8,65 persen dari angka 19.079 kasus tahun 2011.

Untuk mencapai target Asean Drug Free 2015, pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan dan strategi baru diantaranya Inpres no.12/2011 yang meminta segenap pihak menteri, pimpinan institusi negara, TNI, Polri, Gubernur, Bupati, Walikota termasuk LSM untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.

“DPR akan selalu mendukung kebutuhan dibidang legislasi dan persetujuan anggaran untuk pemberantasan narkoba yang mencapai lebih dari Rp.1 triliun,” pungkas Surahman Hidayat yang juga Ketua BKSAP DPR. (iky)