Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. Foto : Dok/Andri

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengapresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir yang telah meluncurkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kementerian BUMN. Laporan keuangan konsolidasi tersebut merupakan penggabungan laporan keuangan semua BUMN sebagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMN kepada publik.

"Kementerian ini berdiri dari tahun 1998 sampai sekarang tahun 2022. Berarti sudah 24 tahun kementerian ini berdiri, dan sejak ada BUMN baru pertama ini kita ada inovasi yaitu inovasi laporan keuangan terkonsolidasi antar semua BUMN. Sehingga, secara real time kita bisa melihat laporan konsolidasi keuangan dan itu bisa diakses oleh publik," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Laporan tersebut, menurut Nusron, memiliki beberapa dampak positif di antaranya untuk monitoring utang, risiko, dan lain sebagainya. Meski telah memiliki inovasi yang baik, namun Nusron menekankan masih perlunya perbaikan untuk menyempurnakan laporan keuangan terkonsolidasi tersebut.

"Waktu saya buka-buka di websitenya itu ada hal yang belum menyangkut mitigasi risiko. Misalnya, laporan stok opname. Sehingga kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Semen Indonesia, di Biofarma Holding tentang stok opname masalah obat, masker, vaksin dan lain sebagainya, harusnya nggak perlu terjadi. Kalau di dalam laporan keuangan terkonsolidasi itu dalam aplikasinya juga menyangkut masalah stok opname dan beberapa hal-hal yang lain," imbuhnya.

Untuk itu, Nusron berharap laporan terkonsolidasi tersebut dapat terus dimaksimalkan. Sehingga laporan keuangan BUMN dapat terus dimonitoring dengan lebih cermat, detail, dan transparan serta sebagai langkah meningkatkan kepercayaan publik kepada BUMN.

"Saya minta kepada jajaran Kementerian BUMN, aplikasi tentang laporan keuangan terkonsolidasi harus lebih dioptimalkan, kalau perlu laporannya jangan tahunan, minimal bulanan, kalau toh nggak bisa bulanan ya per-quarter, Q1, Q2, Q3, Q4. Kita bisa monitor secara lebih cermat, detail dan transparan dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik," tegasnya. (bia/rdn)