Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi. Foto: Oji/nr

Komisi VII DPR RI menyoroti kelebihan pasokan atau oversupply listrik yang masih dialami oleh PT PLN (Persero). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengakui, ini masih pekerjaan rumah (PR) bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga Komisi VII DPR RI, agar dapat menemukan regulasi untuk mengatasi oversupply tersebut. Bambang mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyalurkan listrik ke sektor industri.

“Oversupply yang ada sekarang yang selalu menjadi PR kita bersama, harus kita cari regulasinya agar oversupply ini teratasi. GM (General Manager PLN di setiap daerah) harus menjadi tim yang handal. Bukan hanya menyambung (listrik), tapi harus jadi marketing yang handal. Agar di wilayah yang ia tangani memaksimalkan penggunaan listrik, terkhusus untuk industri. Karena pemakaian terbesar itu di industri,” tegas Bambang dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

“Kita tidak bisa membebani oversupply listrik PLN itu ke rakyat. Tapi bagaimana kita rangsang industri itu lebih menggunakan listrik. Kami sudah mengambil data ke Pertamina. Berapa industri yang mengambil solar. Karena tidak mungkin solar bukan untuk energi. Ternyata (jumlahnya) besar. Nah ini tugas GM untuk (bersinergi) ke industri, kenapa tidak menggunakan listrik. Karena di regulasi kita tidak ada ‘upaya paksa’ untuk industri mengganti (pasokan energi) dari solar ke listrik,” tandas Politisi Partai Gerindra tersebut.

Bambang pun mengusulkan agar GM PLN di daerah yang mencapai target dalam memasarkan listrik ke industri, dapat diberikan penghargaan atau reward. “GM perlu ada reward, kalau tidak, yang ada hanya bekerja sesuai tugas untuk menjaga agar tidak mati listrik atau tidak jebol. Coba di-kasih reward, kalau ada pembeli, kalau GM bsa memasarkan dalam satu bulan 5 megawatt misalnya, diberi reward, seperti promosi jabatan atau bonus,” usul Bambang.

Di sisi lain, Legislator Dapil Jawa Timur IV itu juga terus mendukung PLN untuk melakukan upaya digitalisasi terhadap pelayanan kepada pelanggan. “Karena bagaimanapun ke depan akan meningkatkan efisiensi daripada cost. Karena sekarang masih manual. Saya pikir bagus, harus mengedepankan efisiensi, transaparan dan akuntabel. Digitalisasi pada meteran listrik sangat perlu, dan perlu didukung. Kalau perlu ada sinergi antar BUMN, misalnya dengan PT Telkom,” saran Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan terkait keberlangsungan PLN dalam mendistribusikan listrik dan menjangkau masyarakat. “(Bagaimana) rasio elektrifikasi tinggi, (listrik) menyala 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ini menjadi harapan kita. Saya pikir belum ada satu telaah lebih jauh bagaimana untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan pasokan listrik pada seluruh wilayah di Indonesia. Karena itu terkait dengan ketahanan energi,” tegas Politisi Partai Golkar itu. 

Rapat ini menghasilkan sejumlah kesimpulan. Pertama, Komisi VII DPR RI mendorong PT PLN untuk terus meningkatkan keandalan perseroan melalui terobosan kebijakan dan bersinergi dengan BUMN lain guna mengatasi oversupply dan meningkatkan efisiensi serta mendorong ketahanan penyediaan energi nasional. Kedua, Komisi VII DPR RI mendesak PT PLN untuk memastikan program kerja termasuk penyediaan tenaga listrik untuk dapat dilaksanakan secara merata di seluruh pelosok Indonesia. (sf/aha)