Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih saat menerima laporan dari Tim Pencari Fakta (TPF) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI di Holding Room Komisi VI, Gedung Nusantara I, Kamis (15/12/2022). Foto: Oji/nr

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih (AHB) meminta pemerintah bergerak cepat dan tidak menutup-nutupi kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak yang menyebabkan 202 Anak Meninggal. Serta menegaskan kepada pemerintah untuk mengawal kasus tersebut sampai tuntas. 

“Pemerintah cepat bergerak di Tragedi Kanjuruhan tapi lambat dan terkesan menutup-nutupi kasus GGAPA yang menyebabkan ratusan anak meninggal,” ungkapnya setelah menerima laporan dari Tim Pencari Fakta (TPF) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI di Holding Room Komisi VI, Gedung Nusantara I, Kamis (15/12/2022).  

Di sampaikan Abdul Hakim Bafagih, ia tidak hendak membandingkan Tragedi Kanjuruhan dengan korban meninggal 135 orang dengan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak yang berdampak pada korban sebanyak 323 anak. Namun menurutnya sampai sekarang Kasus GGAPA pada anak yang memakan banyak korban terkesan ditutup-tutupi padahal yang meninggal mencapai 202 anak. 

Untuk itu, guna memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan UU nomor 8 Tahun 1999, Komisi VI, lanjut Bafagih telah memberikan payung hukum pada BPKN untuk membentuk tim pencari fakta kasus GGAPA pada anak. “Hari ini kami telah menerima temuan dan rekomendasi dari BPKN,kami di Komisi VI khususnya Fraksi PAN akan mengawal rekomendasi ini untuk dijalankan ” tutupnya. (rnm/aha)