Kunker Komisi VII Temukan Dampak Pungutan Cukai Plastik pada Industri Plastik di Riau
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Foto: Chasbi/rni
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menilai bahwa dengan diterbitkannya aturan tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yang salah satu target penerimaannya berasal dari cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tentunya hal itu akan berdampak untuk industri plastik yang akan membuat harga produksinya menjadi meningkat khususnya di PT Hokkan Deltapack Industri (PT. HDI) Riau.
“Ini merupakan permasalahan dari PT HDI sebagai industri pionir dalam industri plastik. Hadirnya cukai plastik akan menjadi beban untuk mereka yang akan membuat harga meningkat, tapi memang pemerintah menentukan cukai plastik juga tidak semena-mena, jadi kita memang harus tahu alasannya apa,” kata Dony usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Jumat (16/12/2022).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa penggunaan industri plastik di Indonesia cukup tinggi, sampai hari ini untuk produksi dari bahan baku masih lebih tinggi import daripada barang-barang produk lokal. Selain harga yang bersaing produsennya pun juga tidak banyak. “Tentunya terkait cukai plastik pada 2023 kita akan bahas dengan Kementerian terkait, insya Alloh,” kata Dony.
Sebelumnya, dalam pertemuan, Direktur PT HDI Kristina Irijani berharap dengan hadirnya Komisi VII DPR RI tentunya bisa memfasilitas atas kendala yang selama ini pihaknya hadapi karena PT HDI memakai plastik yang cukup banyak untuk industri makanan dan minuman. “Hadirnya cukai plastik sangat berdampak pada industri kami karena akan ada tambahan biaya hingga akhirnya di end product menjadi mahal,” jelasnya.
Selain kendala cukai plastik, beberapa kendala lainnya yang dihadapi PT HDI yaitu fasilitas BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) Tahun 2022 dhentikan, adanya bea masuk PP Homopolymer sebesar 5-10% sehingga material impor menjadi lebih mahal, kemudian proses pengajuan masterlist yang sangat lama dan kenaikan UMK 2023 yang cukup signifikan. (cas/aha)