Kesiapan TNI dalam menghadapi Malaysia terkait perebutan Blok Ambalat mendapat perhatian serius anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Djoko Santoso dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang digelar sejak Senin (8/6/09) pagi, membahas berbagai persoalan terkait kesiapan pasukan TNI dan anggaran pertahanan yang diperlukan. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga (F-PG) didampingi Wakil Ketua Guntur Sasono (F-PD), Yusron Ihza (F-BPD) dan Sidarto Danusubroto (F-PDIP) di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara I DPR, Senin (8/6). Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Afifuddin Thaib mempertanyakan kesiapan TNI dalam menghadapi kasus Ambalat. Ia menilai Malaysia tidak memiliki niat baik dalam menyelesaikan kasus Ambalat yang masih dalam perundingan. Kondisi ini dinilai mengganggu Indonesia. Afifudin minta sikap pemerintah yang mengatakan Ambalat harga mati tidak hanya dilakukan dalam ucapan saja melainkan harus dalam bentuk kongkrit, seperti pemberian anggaran besar untuk TNI terkait alutsista. Pada kesempatan itu, Afifuddin Thaib menyarankan agar dilakukan langkah kongkrit dalam persoalan Ambalat dan garis perbatasan dengan Malaysia. “Harus ada kemauan politik untuk memberi dukungan anggaran pada TNI,” katanya. Afifuddin menjelaskan, dengan adanya dukungan anggaran yang memadai bagi TNI maka apa yang diharapkan dari institusi tersebut dapat terwujud. “Yang diharapkan negara pada TNI dapat terwujud,” ujarnya. Hal senada diungkap Djoko Subroto (F-PG) menjelaskan pada era terdahulu, TNI AL yang bertugas diwilayah tersebut sebelumnya melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan untuk memantau wilayah laut. Menurutnya, nelayan tersebut diberikan radio panggil untuk ikut serta mengamankan wilayah laut dari masuknya kapal-kapal asing milik negara lain. Ia menilai kerjasama yang dilakukan TNI-masyarakat cukup berhasil. “Dulu ada kerjasama TNI AL dengan nelayan diwilayah perbatasan,” katanya. Untuk itu, Djoko menilai, TNI memerlukan peningkatan anggaran untuk menunjang tugasnya dalam mengamankan wilayah. Menurutnya, pengurangan anggaran TNI, meski sedikit akan memberi dampak yang sangat besar dalam menjalankan tugas. “Pengurangan anggaran TNI meski sedikit akan mempengaruhi aktifitas TNI,” ujarnya. Lebih jauh Djoko menilai tugas yang diemban TNI saat ini lebih berat. Hajriyanto Thohari (F-PG) dalam pertemuan itu mempertanyakan kesiapan perang TNI. “Secara politik, apakah sudah siap perang,” katanya seraya menambahkan hal itu sangat penting agar semuanya clear. Ia berharap kasus Sipadan-Ligitan tidak terulang di kasus Ambalat. Sementara itu Tim Komisi I DPR RI rencananya hari ini akan bertolak ke Malaysia untuk membicarakan masalah Ambalat. Dalam paparannya Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso mengatakan, Mabes TNI telah menyiapkan anggaran sebesar 7, 1 miliar dollar Amerika untuk tahun anggaran 2010 - 1014. Anggaran tersebut untuk melengkapi dan mengganti alutsista TNI. (bs)