Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulawesi Utara beserta jajaran dan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, di Mapolda Sulawesi Utara, Senin (19/12/2022). Foto: Kiki/nr

Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Polda Sulawesi Utara (Sulut) membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mencegah dan mengungkap kasus perdagangan manusia (human trafficking) di Sulawesi Utara. Sebab, menurutnya, kasus perdagangan manusia di Sulut angkanya masih cukup tinggi.

“Harapannya Polda Sulut memiliki konsentrasi dan membentuk tim,” kata Santoso kepada Parlementaria, usai Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulawesi Utara beserta jajaran dan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, di Mapolda Sulawesi Utara, Senin (19/12/2022).

Santoso menjelaskan, kasus human trafficking ini sangat merugikan masyarakat. Karena perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan paksa. Hal itu dilakukan oleh oknum dengan cara penipuan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. “Kejadian-kejadian human trafficking yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Utara,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Oleh sebab itu, Santoso menekankan agar Polda Sulawesi Utara dapat memberikan atensi khusus terhadap kasus human trafficking ini. “Polda Sulawesi Utara dapat menangani, meminimalisir kasus human trafficking,” tutup Santoso./

Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol. Setyo Budiyanto dalam laporannya menyampaikan telah mengungkap kasus human trafficking dengan total 34 WNI korban perdagangan orang di Kamboja. “Asesmen 34 WNI korban perdagangan orang di Kamboja oleh NCB Interpol Indonesia, Dit Reskrimun Polda Sulut dan Kepolisian Kamboja yang berada di Phnom Penh. Setelah asesmen, mereka akan di bawa ke KBRI Kamboja dan selanjutnya akan difasilitasi hingga kembali ke Indonesia,” ujar Setyo. (qq/rdn)