Misbakhun: Maluku Akan Tangguh Hadapi Krisis 2023

22-12-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di sela-sela rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022). Foto: Saum/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun optimistis Provinsi Maluku akan tangguh menghadapi krisis global tahun 2023 mendatang. Namun, ia memberikan catatan ketangguhan ini akan terwujud jika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling bersinergi mengelola sumber daya di Provinsi Maluku secara tepat guna dan tepat sasaran.

 

“Saya masih sangat optimistis bahwa daya tahan masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Maluku ini resource base economy-nya jadi salah satu yang menopang daya tahan (untuk menghadapi krisis global 2023). Negara kita memiliki dua musim sehingga tidak memerlukan energi besar, lalu daya pangan dari produk lokal bisa diandalkan, dan sistem sosial kita yang saling bergotong-royong. Saya yakin Indonesia bisa bertahan,” ucap Misbakhun kepada Parlementaria di sela-sela rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022).

 

Selain sumber daya alam, Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu berharap sumber daya manusia, terutama masyarakat yang berada di Provinsi Maluku, bisa turut memberdayakan potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Sehingga, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku bisa diiringi dengan penekanan persentase tingkat kemiskinan yang kini sekitar 15 persen.

 

“Indonesia yang maju juga ditopang oleh Maluku yang maju. Jadi kemajuan itu yang saling melengkapi. Inilah harapan saya ke depan. Kemiskinan di Maluku menjadi salah satu yang tertinggi, walaupun sekarang ada hal yang sangat bagus yaitu pertumbuhan ekonomi Maluku itu dari atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 6 persen,” tuturnya.

 

Memang, Misbakhun mengakui ada sejumlah tantangan yang kini dihadapi oleh Provinsi Maluku. Di antaranya, masih minimnya masyarakat mengakses sektor pelayanan keuangan, infrastruktur yang belum memadai, dan teknologi yang belum merata. Terdiri dari 1.340 pulau yang terhubung oleh 92,4 persen lautan, baginya, harus ada sinergi yang baik antar stakeholder untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini.

 

“Nah, inilah yang menjadi tantangan sektor keuangan maka banyak yang bisa disumbangkan. Bagaimana masyarakat diberikan akses terhadap kredit-kredit usaha rakyat, kemudian kredit usaha rakyat sektoralnya seperti apa? Perlu dukungan infrastruktur dan teknologi juga. Lalu, sektor perikanan, sektor pertanian ini juga harus dikuatkan,” tandas Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu. (ts/rdn)   

BERITA TERKAIT
Komisi XI Setujui Realokasi & Refocusing Anggaran BS LPS, Demi Penguatan Fungsi Supervisi
03-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS), Komisi...
Komisi XI Dukung Evaluasi Program Strategis Nasional, Dorong Peran Swasta
01-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan perlunya evaluasi terhadap Program Strategis Nasional (PSN)...
Komisi XI Dukung Efisiensi Anggaran APBN, Maksimalkan Ruang Fiskal
01-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, karawang - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kewajiban bagi pemerintah...
Keamanan Uang Rupiah Harus Ditingkatkan, Demi Cegah Uang Palsu Beredar
01-02-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, menegaskan pentingnya peningkatan keamanan uang rupiah guna mencegah peredaran...