Deddy Sitorus Pertanyakan Optimisme Holding BUMN Ultra Mikro Untuk Penuhi Jumlah Target Nasabah 

30-01-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan PT BRI, PT Pegadaian, dan PT PNM yang digelar Senin (30/01/2023). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus pertanyakan optimisme Holding BUMN Ultra Mikro dalam memenuhi target jumlah nasabah di tahun 2024. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan PT BRI, PT Pegadaian, dan PT PNM yang digelar Senin (31/1/2023) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Direktur Utama BRI melaporkan bahwa melalui Holding BUMN Ultra Mikro, pihaknya telah mampu menjaring 34 juta nasabah di tahun 2022.

 

“Di samping keberhasilan mengintegrasikan hampir lebih dari 34 juta nasabah itu, kan targetnya sebenarnya 50 juta ya kalo saya tidak salah. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah akan tercapai di tahun 2024? Kalau tercapai, bagus. Kita berterima kasih. Akan tetapi, kalau kira-kira proyeksinya ada potensi itu tidak akan tercapai, apa yang kita harus lakukan untuk menyiasati hal tersebut?” ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti tentang literasi keuangan digital di antara pelaku sektor ultra mikro. Menurutnya literasi keuangan digital merupakan tahapan yang lebih jauh dari sekadar literasi terkait perbankan. Sehingga diharapkan Holding Ultra Mikro telah memiliki strategi untuk mengantisipasi hal tersebut

 

“Jangankan literasi perbankan, sekarang sudah jauh dari itu, (yaitu) literasi keuangan digital. Kita belum selesai dengan literasi perbankan, sudah masuk literasi keuangan digital. Maka, apa yang bisa kita lakukan? Saya kira kita akan perlu siasati hal-hal seperti ini,” ucap Deddy.

 

Terkait dengan kinerja Holding BUMN Ultra Mikro, anggota dewan Dapil Kalimantan Utara meyakini bahwa penggabungan tiga entitas ini merupakan salah satu bagian penting dari amanah undang-undang, yaitu, memajukan kesejahteraan umum. Lebih jauh, ia juga mengingatkan besarnya peranan UMKM PDB dan penyerapan tenaga kerja.

 

“Holding Ultra Mikro ini sebenarnya salah satu bagian penting dari amanah UU, memajukan kesejahteraan umum. Itukan tujuan bernegara kita, amanah konstitusi. Nah, dalam hal itulah kita dulu mendukung yang namanya Holding (Holding Ultra Mikro) ini dan kita pahami bahwa UMKM kita ini menyumbang lebih dari 62% terhadap produk domestik bruto dan menyerap 97,22% tenaga kerja. Jadi memang butuh, Pak, kita memperhatikan secara serius ultra mikro kita, mikro kita,” ujar Deddy dalam rapat.

 

Menanggapi pertanyaan Deddy, Dirut BRI menjelaskan bahwa target yang ditetapkan pada saat pembentukan holding adalah 45 juta nasabah. Saat ini, tiga entitas tersebut telah berhasil mengintegrasikan 33,8 juta nasabah di tahun 2022.

 

"Kalau ditanya, kalau begitu optimis tidak kalau holding itu bisa melayani jumlah masyarakat sesuai dengan target waktu kita membentuk holding itu. Saya kita kita semua optimis. Optimis 45 juta. Ya kalau misalnya bisa lebih karena ada beberapa yang bisa kita penuhi lebih cepat,” ujar Sunarso seraya meminta persertujuan Dirut PNM dan Dirut Pegadaian yang berada di sampingnya. (adl,uc/aha) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...