Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023). Foto: Jaka/nr

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja mencatat realisasi investasi tahun 2022 mencapai 100,6 persen atau sebesar Rp1.207,2 triliun. Capaian realisasi tersebut menunjukkan adanya tren persebaran investasi yang baik, yakni tidak hanya di wilayah Pulau Jawa, tetapi juga luar Pulau Jawa. Begitu juga dengan tren realisasi tenaga kerja yang terus tumbuh positif.

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Kementerian Investasi/BKPM untuk dapat meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, utamanya dalam memelihara investasi yang sudah masuk di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Darmadi karena mendengar adanya keluhan dari investor yang merasa kesulitan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya di Indonesia.

"Tentu kita berharap (Menteri Investasi/Kepala BKPM) Pak Bahlil bisa koordinasi dengan kementerian lain supaya bisa lebih mengerti. Kita mohon nanti dengan target yang begitu besar, tentu dengan tinggi lagi targetnya (investasi 2023) Rp1.400 triliun, kita harapkan tentu lebih kondusif, Pak," ujar Darmadi dalam Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Lebih lanjut, terkait dengan naiknya target investasi tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp1.400 triliun, Darmadi mengingatkan agar Kementerian Investasi selain meningkatkan kuantitas investasi, juga dapat meningkatkan pula kualitas investasi yang ada di Indonesia. Sehingga, hal tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi.

"Penambahan tenaga kerjanya ini nggak cukup besar, tidak sesuai dengan target investasinya. Ini solusinya seperti apa ini, Pak Menteri? Karena banyak kritikan bahwa investasinya harus berkualitas menciptakan lapangan kerja, menekan pengangguran begitu," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Terakhir, Legislator Dapil DKI Jakarta III ini juga meminta BKPM untuk dapat meningkatkan sosialisasi mengenai sistem perizinan berusaha atau Online Single Submission (OSS) yang dinilai belum banyak diketahui masyarakat. "Kemarin Imlek di Lapangan Banteng UMKM banyak itu. Saya datangi satu-satu (UMKM), tahu nggak NIB? rata-rata nggak tahu. Bayangkan di Jakarta ngga tahu (NIB), bagaimana dengan di daerah? lebih nggak tahu lagi, Pak. Jakarta aja nggak takhu. Sosialisasi penting sekali," jelasnya. (bia/rdn)