Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dalam foto bersama usai meninjau ketersediaan dan distribusi BBM di Tempat Bahan Bakar Minyak (TBBM), Terminal Elpiji Tanjung Sekong, Provinsi Banten. Foto: Bianca/nr

Panja Distribusi Elpiji (Liquefied Petroleum Gas) Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Slpesifik (Kunspik)  ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal ini dalam rangka untuk meninjau ketersediaan dan distribusi BBM di Tempat Bahan Bakar Minyak (TBBM), Terminal Elpiji Tanjung Sekong, Provinsi Banten yang merupakan salah satu distribusi Elpiji terbesar.

Pasca peninjauan, Hekal melihat masih ada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi Pertamina Patra Niaga khususnya dalam pendistribusian Elpiji. Misalnya adalah bagaimana Pertamina dapat menjaga kebutuhan masyarakat akan Elpiji agar dapat terpenuhi.

"Yang perlu kita jaga adalah (agar) keperluan masyarakat ini terpenuhi dan kira-kira peningkatan (konsumsi)nya sampai seberapa? Karena pada akhirnya kalau pun ada peningkatan yang signifikan dan seterusnya, itu akan sangat berpengaruh kepada keuangan negara," ujarnya kepada Parlementaria, usai peninjauan, Selasa (7/2/2023).

Selain itu, pendistribusian Elpiji hingga ke pelosok negeri juga perlu menjadi perhatian, khususnya terhadap harga Elpiji di masyarakat. Sebab, Pertamina Patra Niaga saat ini hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji hanya sampai pada tingkat jaringan distribusi. Sedangkan, harga Elpiji di masyarakat sendiri masih ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah masing-masing. 

"Sampai hari ini PT Pertamina Patra Niaga itu cuma menentukan HET sampai ke tingkat jaringan distribusi mereka. Kalau sudah keluar dari jaringan distribusi sampai ke rumah tangga itu HET-nya ditentukan oleh masing-masing Pemda. Kalau sudah masing-masing Pemda ini harganya berbeda-beda, itu yang sedang kami pikirkan juga," jelas Politisi Fraksi Gerindra ini.

Untuk itu, Pertamina Patra Niaga diharapkan dapat mencari cara terbaik agar distribusi Elpiji kepada masyarakat di pelosok tidak lantas menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan Elpiji dengan harga terjangkau. Mengingat sulitnya akses dapat membuat biaya distribusi menjadi mahal, sehingga masyarakat di pelosok harus membayar Elpiji dengan harga yang lebih mahal. Padahal, negara sudah memberikan subsidi Elpiji itu sendiri.

"Mungkin harus ada cara yang lebih baik (dalam distribusi Elpiji). Karena takutnya di daerah-daerah yang pelosok, itu harga distribusinya kan sangat mahal, karena volume nya sangat kecil dan daerahnya sangat sulit dijangkau dan seterusnya. Itu kan menjadi ketidakadilan sosial buat masyarakat yang harus bayar harga Elpiji sangat mahal, padahal negara sudah mengeluarkan duit kurang lebih Rp100 miliar untuk membiayakan Elpiji murah ini," imbuhnya.

Sebagai informasi, Terminal Elpiji Tanjung Sekong menyuplai kebutuhan Elpiji sebanyak 40 persen dari kebutuhan Elpiji nasional. Pemerintah sendiri pada 2022 telah mematok kuota subsidi Elpiji tiga kilogram sebanyak delapan juta metrik/ton. (bia/rdn)