Legislator Rekomendasikan Pemisahan Divisi Monitoring dari Deputi Bidang Pencegahan KPK
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan berdialog dengan Ketua KPK Firli Bahuri sebelum Rapat Kerja Komisi III dengan Pimpinan KPK RI, di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: Jaka/Man
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan merekomendasikan kepada Pimpinan KPK untuk memisahkan Divisi Monitoring dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring dalam struktur organisasi KPK. Hal ini Hinca sampaikan, karena menurutnya, langkah memandirikan Divisi Monitoring ini bisa mencegah potensi-potensi korupsi yang sekarang sering disusupkan melalui program strategis pemerintah.
“Saya ingin mengusulkan bahwa divisi atau deputi monitoring ini dibuat mandiri, dipisah dari Deputi pencegahan. Alasan saya adalah melalui pengawasan ini kita bisa menyasar embrio korupsi yang barangkali sengaja disusupkan pada regulasi program strategis pemerintah,” papar Hinca dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Pimpinan KPK RI, di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23).
Kemudian, Hinca melihat bahwa saat ini model korupsi telah berkembang menjadi korupsi pada kebijakan publik melalui materi-materi yang diduga sengaja disusupkan pada regulasi satu program. Alhasil, program yang diduga mengandung korupsi tersebut tidak bisa ditindak melalui Deputi Penindakan karena asas legalitas yang ada. Oleh karena itu, langkah preventif melalui pemisahan divisi monitoring, menurutnya, menjadi solusi yang jitu.
“Saat ini model korupsi telah berkembang menjadi korupsi pada kebijakan publik melalui materi-materi yang sengaja disusupkan pada regulasi satu program, yang mana nggak mungkin kita lakukan di sektor penindakan karena asas legalitas. Nah kalau begitu bagi saya monitoring ini menjadi gerbang utama terdepan untuk mencegah,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Legislator Dapil Sumatera Utara III ini berharap dengan usulan pemisahan Divisi Monitoring dari Deputi Pencegahan dan Monitoring menjadi deputi sendiri, dapat menjadi andalan KPK dalam mencegah terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan program-program pemerintah. (ssb,gam/rdn)
