Rieke Harap Lembaga Pemerintah Maksimalkan Pos Jadi Jasa Pengiriman Surat dan Barang Negara

13-02-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat mengikuti Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023). Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka berharap PT Pos Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang layanan jasa pengiriman surat maupun barang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Utamanya dalam mengirim surat ataupun barang penting milik negara.

 

Menurut Rieke, saat ini masih banyak kementerian/lembaga yang belum memaksimalkan PT Pos sebagai penyedia jasa layanan pos. Padahal PT Pos menurutnya adalah simbol pertahanan negara. "Kalau boleh pak menteri memberikan dukungan kepada PT Pos secara khusus agar BUMN lainnya pengiriman surat dan jasa ini menggunakan pos," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023). 

 

Rieke menambahkan dukungan kepada PT Pos bisa dilakukan dengan mewajibkan kementerian/lembaga maupun BUMN agar menggunakan jasa PT Pos dalam berkirim surat maupun barang berharga milik negara. "Saya kira bisa ada penugasan kembali agar surat negara itu kembali melalui PT Pos dan kalaupun ada keuntungan karena ini BUMN itu bisa memberikan deviden," jelas Anggota DPR yang pernah menjadi Duta Pos ini.

 

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengusulkan agar dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024 nanti kegiatan pengiriman logistik Pemilu dapat memberikan kepercayaan kepada PT Pos. "Saya kira kita mempunyai kepentingan dan semangat yang sama untuk mengawal pemilu, dengan ini saya merekomendasikan dan memohon dukungan agar PT Pos menjadi official logistics partner Pemilu 2024," tutupnya. (rrs,bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...