Legislator Dorong Garuda Kaji Ulang Biaya Penerbangan Haji

13-02-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan khususnya kepada Garuda Indonesia sebagai BUMN penyedia jasa transportasi udara untuk dapat mengkaji ulang biaya penerbangan bagi jemaah haji. Hal tersebut mengingat ada tiga komponen biaya haji yang cukup mahal, yakni biaya penginapan, biaya konsumsi dan biaya transportasi yang dalam hal ini adalah penerbangan ke Mekkah dan Madinah.

 

"Kan kita tahu bahwa salah satu maskapai yang akan ditugaskan oleh pemerintah mengangkut jamaah haji adalah Garuda, nah Garuda itu adalah mitra kami di Komisi VI juga perusahaan BUMN binaan Menteri BUMN. Makanya dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri BUMN hari ini dengan Komisi VI kami ingin menyampaikan aspirasi jamaah haji Indonesia," ujarnya kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).

 

Andre menambahkan, sebanyak 70 persen jemaah haji Indonesia berasal dari kalangan menengah ke bawah yang telah bertahun-tahun menabung dan menunggu giliran untuk naik haji. Untuk itu, negara dalam hal ini diharapkan dapat hadir untuk membantu meringankan beban jemaah haji Indonesia tersebut.

 

"Kita tahu jemaah haji Indonesia itu 70 persen adalah orang-orang yang secara ekonomi sulit, mereka menabung rupiah demi rupiah bertahun-tahun agar bisa berangkat. Bahkan ada yang jual sawah, jual tanah, jual rumah agar mereka bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima," imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

 

Terhadap biaya transportasi penerbangan Haji, Andre berharap Garuda Indonesia dan Kementerian BUMN dapat merinci kembali postur biaya penerbangan, sehingga diharapkan biaya tersebut dapat ditekan. Sebab, beberapa maskapai penerbangan lain diketahui bahkan dapat memberikan harga yang lebih murah dari maskapai Garuda Indonesia.

 

“Tentu kan bisa di-breakdown postur anggarannya (atau) postur biayanya, nanti kita lihat mana yang bisa dikurangi. Nah, untuk itu tentu menteri BUMN dan Garuda lagi bicara di internal, kami tidak ingin mencampur yang jelas kita memberikan gambaran kalau bisa diturunkan karena kita dengar jika maskapai swasta bisa lebih murah daripada Garuda,” tutupnya. (rrs,bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...