KPU Pusat Harus Buat Desain Besar Pemecah Masalah Tahapan Pemilu

14-02-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha saat kunjungan kerja di Serang, Banten, Selasa (14/2/2023). Foto: Nadia/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai, persoalan yang dialami KPU Bawaslu di daerah ternyata sama dengan apa yang dialami KPU Bawaslu di Pusat, oleh karenanya dirinya meminta KPU Pusat segera membuat grand desain untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, dimana persoalan klasik yang terus berulang terkait Daftar Pemilih Tetap, KTP Elektronik, dan juga persoalan sarana dan prasarana dan juga Sumber Daya Manusia di dalamnya.

 

"KPU Pusat harus membuat grand design untuk menyelesaikan masalah itu, masalah KTP, masalah daftar pemilih, dan masalah SDM Panwas, dan masalah lainnya seperti sarpras, masalah peraturan-peraturan, itu semuanya tentunya akan menghambat pemilu atau membuat kualitas pemilu tidak baik, oleh karena itu harus diatasi secara bersama-sama," katanya kepada Parlementaria di Serang, Banten, Selasa (14/2/2023).

 

Politisi PKB ini juga meminta KPU Pusat tentunya melakukan koordinasi yang tersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan KPU Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat agar masalah-masalah yang ada tersebut terus dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya. Meskipun beberapa waktu lalu Komisi II DPR RI telah melakukan konsinyering dan melakukan pertemuan dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu, hanya saja hasil yang disimpulkan bersifat general, sehingga dibutuhkan pertemuan lagi untuk membahas ini secara tuntas.

 

"Kemarin kan secara umum ya ada usulan ini, tanggapan ini, reaksi ini, aspirasi ini, sekarang kita kupas satu persatu bagaimana cara menyelesaikan, dengan tentunya memanggil semua yang terlibat, kemendagri, kemenkeu ya termasuk yang membuat pemilu ini sukses itu menurut saya dari tangan presiden juga, ketika itu sudah dirumuskan permasalahan-permasalahan kemudian kita sudah mendapatkan alternatif solusinya kita ajukan kepada Presiden kaya gini tuh solusinya begini gimana kira-kira pemilu kita kaya gimana," tandasnya.

 

Moh.Toha juga menyatakan apa yang terjadi di daerah adalah cerminan dari seluruh Indonesia, hanya saja mungkin presentasinya berbeda-beda, namun secara masalah hampir semuanya sama, dimulai dari KTP Elektronik hingga DPT, dimana kedua hal ini memiliki dinamikanya sendiri dan berubah-ubah secara dinamis setiap harinya. Oleh karena itu menjelang pemilu Toha meminta, seluruh pihak mengerahkan segala kekuatan dan SDM juga fasilitas yang ada, agar dapat memecahkan masalah-masalah itu.

 

"Menjelang pemilu itu mengerahkan segala kekuatan baik SDM maupun fasilitas untuk memecahkan masalah itu, misalkan dinas dukcapilnya misalnya tambah orang untuk survey mendata kembali bareng-bareng dengan KPU Bawaslu. Ya yang penting komitmen artinya komitmen untuk pemilu ini sukses berkualitas, itu komitmen dari semua pihak tidak bisa masing-masing," tutupnya. (ndy/aha) 

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...