Apresiasi Kinerja, Legislator Harap PLN Sediakan Infrastruktur Kelistrikan di Daerah

16-02-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT PLN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Foto: Oji/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan berharap kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa lebih maksimal ke depannya dan tidak berpuas diri dengan capaian kinerja di tahun 2022. Sebab, sebagai satu-satunya pengelola energi kelistrikan yang dimiliki Indonesia, PT PLN masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Adapun kinerja PT PLN yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun pelayanan pelanggan.

 

"Jangan terbuai dengan laba yang sekian, tetapi masih ada tanggung jawab yang besar. Yang pasti ke depan manajemen, sistem, sinergitas tentu kita harapkan lebih baik untuk PLN. Juga pelayanan masyarakat karena PLN ini satu-satunya energi kelistrikan yang dimiliki negara kita," ujar Nasim kepada Parlementaria di sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT PLN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

 

Untuk itu, PT PLN diminta untuk benar-benar bisa memaksimalkan perannya, utamanya untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan di daerah-daerah yang sampai hari ini masih belum tersentuh. "Sehingga, pelayanan kepada masyarakat ini benar-benar bisa lebih maksimal untuk kesejahteraan (khususnya) infrastruktur yang sampai hari ini juga masih banyak yang belum tersentuh diterima oleh masyarakat itu bisa lebih maksimal," imbuh Politisi PKB itu.

 

Selain itu, terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 PLN sebesar Rp10 triliun untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, Nasim Khan berharap PMN tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. "Tentu kita harapkan juga PMN yang sudah dikucurkan kepada PLN untuk pembangkit 35.000 watt ini bisa lebih maksimal ke depan untuk masyarakat," tutupnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...