Depo Pertamina Terbakar, Legislator Tekankan Pentingnya Rencana Mitigasi Atur Kawasan Rawan

07-03-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana saat diwawancarai Parlementaria di Gedung DPR RI, Selasa (7/3/2023). Foto: Runi/nr

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menekankan pentingnya rencana mitigasi (mitigation plan) dalam penataan kawasan yang rawan, seperti Depo Pertamina Plumpang. Menurutnya, dalam kejadian terbakarnya depo yang hanya berjarak 1,5 meter dari pemukiman padat penduduk tersebut, Pertamina seharusnya yang bertanggung jawab.

 

"Harus ada satu rencana mitigasi ke depan dan memang penataannya harus dilakukan kembali. Tentu yang utama Pertamina bertanggung jawab karena Pertamina di kawasan itu ya otomatis memang kondisinya sangat berbahaya atau rawan bencana sebetulnya, karena letaknya di kawasan padat penduduk," ujar Putu kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Selasa (7/3/2023).

 

Putu mendorong agar kawasan rawan seperti Depo Pertamina Plumpang harus diawasi dengan baik. Sebab, produk yang dikelola Pertamina sendiri sejatinya adalah produk yang beresiko tinggi. "Yang terpenting adalah standard operational procedure dari Pertamina ini harus dilakukan dengan baik dan maksimal karena mereka mengelola produk yang memang beresiko tinggi," imbuhnya.

 

Salah satu yang terpenting, menurut Putu, adalah bagaimana masyarakat yang masih tinggal di sekitar kawasan berbahaya seperti Depo Pertamina Plumpang tersebut harus diberi edukasi terkait emergency action jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar selalu disosialisasikan emergency action untuk masyarakatnya karena memang ini kan terletak di kawasan yang sangat berbahaya," tegasnya.

 

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mendukung langkah-langkah konkret apapun nantinya yang akan dilakukan. Baik opsi relokasi masyarakat atau pemindahan depo, asalkan langkah yang diambil adalah untuk keamanan masyarakat sekitar.

 

"Jika seandainya deponya harus pindah ya itu harus dilakukan, tapi kalau ke depan relokasi juga menjadi opsi karena situasi yang penting juga menyangkut distribusi kan tapi relokasi itu penting juga. Tentu pemerintah kita berharap Pemerintah DKI, Pemerintah Indonesia juga fokus bagaimana agar merelokasi masyarakat yang ada di situ," jelasnya.

 

Terakhir, Putu juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban yang terdampak musibah tersebut. Pihaknya juga berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. "Jadikanlah (kejadian kebakaran Depo Plumpang) adalah bencana terakhir ya dalam hubungannya dengan Pertamina, tentu kita berharap ke depan agar tidak terjadi lagi kondisi seperti ini," harapnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...