Legislator Harap RUU Perlindungan Konsumen Akomodir Perlindungan Konsumen dalam Berbagai Hal

29-03-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI terkait finalisasi naskah akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Foto : Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen yang sedang dibahas di Komisi VI nantinya juga mengakomodir mengenai perlindungan bagi konsumen anak. Menurutnya hal ini penting untuk memberikan perlindungan bagi anak.

 

"Dan ada juga kemungkinan pelaku usaha anak. Kalau transaksinya di marketplace ngga bisa anak (membeli di marketplace) karena harus register dan seterusnya tapi kalau jualannya di sosial media, IG misalkan, anak umur 15 tahun banyak yang jualan, ini belum terakomodir di sini," ujar Harris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI terkait finalisasi naskah akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

 

Selain Harris, Anggota Komisi VI Budhy Setiawan juga berharap agar RUU Perlindungan Konsumen nantinya juga dapat mengakomodir mengenai konsep ramah lingkungan. Dimana konsumen harus memiliki perlindungan dengan mengetahui apakah produk atau jasa yang ia gunakan merupakan produk ramah lingkungan atau tidak. Sehingga konsumen pun akan merasa nyaman saat menggunakan suatu barang atau jasa.

 

"Saya usul untuk ditambahkan terkait ramah lingkungan. Jadi konsumen juga harus mengetahui bahwa produk atau jasa yang dia pakai itu memang ramah lingkungan. Karena memang dia juga memperoleh lingkungan yang aman juga bahwa dia membeli barang ini lingkungan juga aman buat dia," kata Budhy. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...